Gubernur Kalbar Sebut Program Pengentasan Kemiskinan Bisa Disinergikan Dengan Program IDM

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, (Kalbar) Sutarmidji meminta agar data kemiskinan disusun hingga pada nama dan alamat (by name by address). Dengan demikian maka, penanganannya bisa lebih efektif dan terarah.

Selain itu, ia menilai program pengentasan kemiskinan juga bisa disinergikan dengan program Indeks Desa Membangun (IDM). Program tersebut kata dia, sangat relevan karena indikator kemiskinan yang ada di dalamnya, terutama pada dimensi sosial ekonomi.

“Kalau saya tetap akan menekankan indikator penunjang (pengentasan kemiskinan), menurut saya status desa itu indikator penunjang, ketika indikator penunjang sudah baik, maka akan sangat mudah untuk menyelesaikan indikator utama," ujarnya.

Hal itu disampaikan Gubernur Kalbar saat menghadiri acara Rakor Penanggulangan Kemiskinan dan Lokakarya Penyusunan Dokumen Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023, Bertempat di Hotel Mercure, Senin 15 Mei 2023.

Terkait data, ia menegaskan bahwa data kemiskinan itu yang paling bagus kalau by name by address.

• Gubernur Kalbar Sutarmidji Sebut Penanggulangan Kemiskinan Harus Satu Suara

“Kalau ini (sekarang) tidak, hanya secara umum saja berdasarkan kriteria ini itu, sehingga penanganannya lebih sulit. Tapi kalau by name by address itu akan lebih gampang," ujarnya.

Ia mengatakan selama ini ada kriteria orang miskin yang disebabkan oleh genetik atau didasari faktor kesehatan, maka untuk penanganannya tentu berbeda. Lalu ada pula orang miskin yang disebabkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, tentu penanganannya pun berbeda. Termasuk orang miskin yang diakibatkan bencana, juga penanganannya akan berbeda.

“Tapi secara umum kita (pemerintah) harus memiliki data per desa, sehingga program kita tepat," katanya.

Selain data kemiskinan yang harus disusun by name by adress, pengentasan angka kemiskinan pun dikatakannya dapat disinergikan dengan program Indeks Desa Membangun (IDM).

Diantaranya melalui program lainnya yakni melalui bedah rumah, sedikitnya sudah bisa menghilangkan enam hingga tujuh item indikator kemiskinan. Karena enam hingga tujuh item kemiskinan itu adanya di rumah.

“Misalnya dulu rumah mau masang listrik, tetapi tidak boleh karena kondisinya, lalu begitu diganti (bedah rumah) lalu bisa masang listrik (maka indikator listrik terpenuhi)," ucapnya.

Selain itu, Midji melihat beberapa indikator kemiskinan dari rumah, harus ada yang direvisi. Seperti sebelumnya rumah dengan dinding papan dianggap miskin, padahal saat ini harga dinding papan sudah lebih mahal dari beton.

Begitu pula dengan atap rumbia. Dulu rumah dengan atap rumbia dianggap miskin, sementara jika dilihat dari harga dan efektifitas bahan, justru lebih murah jika menggunakan atap seng.

"Harusnya kriteria itu diubah lagi, lalu atap rumbia dianggap miskin padahal rumbia itu lebih mahal dari seng. Kalau seng misalnya tahan 10 tahun, lalu atap rumbia setiap tahun harus diganti. Kalau ukuran rumah enam kali delapan (meter persegi), maka harus keluar biaya Rp800 ribu per tahun (untuk atap)," paparnya.

Karena itu, selain program pengentasan kemiskinan, dirinya mendorong pemerintah pusat memperhatikan indikator ukur kemiskinan.Sebab hal tersebut tidak bisa disamakan, antara satu daerah dengan daerah lainnya.

“Terutama terkait indikator rumah sehat, saya pernah tolak Kementerian PUPR mau buat Rusun tipe 21. Saya bilang kenapa tipe 21, paling kurang Rusun itu tipe 32, karena orang, baru tidak dianggap miskin, kalau tinggal di ruang minimal delapan meter persegi. Jadi program pusat itu harus selaras kalau memang mau mengentaskan kemiskinan," pungkasnya. (*)

Ikuti Terus Berita Lainnya di Sini