Pemprov Kalbar Tetapkan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menetapkan status siaga darurat penanganan bencana asap antisipasi puncak kemarau diprediksi terjadi pada Agustus 2023.

Hal itu diungkap Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Kalbar Daniel mengatakan pihaknya sudah melakukan rapat dengan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI. Dari rapat tersebut juga dibicarakan terkait prakiraan dari BMKG puncak dari musim kemarau terjadi pada bulan Agustus 2023.

"Pemerintah Provinsi Kalbar dalam hal ini Gubernur sudah menetapkan status siaga darurat penanganan bencana asap," ujarnya dalam TribunPontianak.co.id Podcast (Triponcast) dengan tema Fenomena Semburan Lumpur di Wajok, Rabu 10 Mei 2023.

"Dan sekarang potensinya sudah ada mulai April hingga Juni 2023 sudah masuk ke musim kemarau dan puncaknya pada Agustus," lanjutnya.

Penetapan status kata Daniel digunakan agar lebih maksimal melakukan pencegahan, bukan hanya penanganan makanya penetapan disertai dengan komando.

"Di sini ada 7 satuan tugas yang dibentuk dari satuan tugas dari bagian pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, ada Satgas bidang operasi darat, bidang operasi udara, bidang penindakan hukum, bidang logistik, bidang kesehatan, bidang transisi darurat pemulihan," ujarnya.

• Puncak Kemarau Diprediksi Agustus 2023, BPBD Kalbar Ungkap Langkah Pencegahan yang Dilakukan Pemprov

Pemprov Kalbar kata Daniel juga sudah mengajukan surat permohonan kepada BMPB untuk modifikasi cuaca atau hujan buatan. Namun kata Daniel belum dilakukan meskipun menurut ahlinya perlu dilakukan sebelum puncak kemarau.

"Kita juga sudah menyurati BNPB untuk meminta bantuan helikopter sebanyak 8 unit untuk patroli dan water boombing. Jika kita sudah melibatkan patroli udara selain pencegahan juga penanggulangan. Kami sejak Januari sudah rutin melakukan patroli darat,” ujarnya.

BPBD Kalbar kata Daniel sudah memetakan ada 332 desa potensial Karhutla di seluruh Kalbar. Pihaknya berkoordinasi dengan BPBD di daerah dan sudah melakukan patroli darat untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap kelurahan yang berpotensi terjadinya karhutla.

"Apa dilakukan yaitu pembasahan lahan apabila ditemukan titik api akan dibawa mobil tangki untuk menyemprot lahan. Kita juga mengedukasi masyarakat karena kebakaran Ini ada yang disengaja dan bahkan ada yang disebabkan kelalaian," ujarnya.

Pemerintah kata Daniel juga tidak melarang masyarakat untuk berladang namun ada aturan yang harus ditaati.

Semburan Lumpur

Daniel juga memaparkan langkah terkait semburan lumpur di Wajok Hilir, Kabupaten Mempawah. Daniel mengatakan pihaknya sesuai tupoksi melakukan evakuasi dan penyelamatan jika terjadi semburan yang tidak terkendali.

"Pastinya kami menyiapkan tempat sementara. Prosesnya sangat panjang tidak bisa dilakukan oleh BPBD sendiri oleh karenanya dalam penanganan bencana ini banyak instansi terkait harus terlibat," ujarnya.

Kisaran kerugian akibat kejadian tersebut kata Daniel mencapai Rp375 juta.