DPRD Kota Pontianak

Tanah Wakaf Mulai Penuh, DPRD Kota Pontianak Sebut Menjadi Problem dan Harapkan Kehadiran Pemerintah

"Dulu pernah ada diusulkan di suatu Kelurahan namun mendapatkan penolakan mungkin orang beranggapan seram dan lain sebagainya, nah sekarang ini itu me

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/FERLIANUS TEDI YAHYA
Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Firdaus Zar'in saat diwawancarai di depan Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, pada Selasa, 18 April 2023. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Firdaus Zarin mengatakan saat ini sejumlah tanah wakaf sudah mulai penuh dan menjadi problem dan mengatakan kehadiran Pemerintah juga perlu.

"Sekarang ini, tanah wakaf terus diupayakan oleh Masjid-masjid, bahkan setiap Masjid sekarang ini gencar loh mereka mencari tanah wakaf, dan banyak Masjid yang melakukan, tapi itukan dari pihak swasta, maksud kita kehadiran Pemerintah juga perlu," katanya kepada wartawan pada Selasa, 18 April 2023.

Ia mengatakan sudah pernah adanya usulan di suatu daerah namun mendapatkan penolakan dari masyarakat sekitar wilayah tersebut.

"Dulu pernah ada diusulkan di suatu Kelurahan namun mendapatkan penolakan mungkin orang beranggapan seram dan lain sebagainya, nah sekarang ini itu menjadi problem, karena kuburan-kuburan atau tanah wakaf ini sudah penuh," katanya.

DPRD Kota Pontianak Mengadakan Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan II Tahun 2023-2024

Ia juga mengungkapkan, kalaupun mau direncanakan oleh Pemerintah Kota kalau bisa untuk memilih tanah di Kabupaten seperti Kubu Raya.

"Saya rasa di Kabupaten Kubu Raya ini masih banyak yang menjual tanah untuk tanah wakaf itu," katanya.

Di sisi lain, terkait dinas kebersihan pemakaman dikatakannya tidak begitu perlu, hanya saja masuk kedalam perencanaan Bapeda.

"Jadi dinas yang menangani khusus pemakaman sekarang kan sudah tidak ada dan saya kira tidak perlu hanya saja di alihkan kepada pihak ketiga, karena Pemerintah juga tidak cukup tenaga," katanya.

"Dari pihak ketiga ini nantinya bisa membentuk kelompok, untuk ambulance nya, yang mandikan, kemudian yang nalkinkan jika memang ada, yang beli segala macam peralatannya sampailah masuk ke liang kubur, nah itu kan ada yang menentukan tarif hampir 3jutaan, hal seperti ini Pemerintah harus hadir, entah itu BPJS atau sebagainya bagi yang tidak mampu," tutupnya. (*)

Ikuti Terus Berita Lainnya di Sini

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved