Pemprov Kalbar Usulkan 20 Proyek Prioritas ke Pemerintah Pusat untuk Tahun 2024

Karena itu Sutarmidji berharap agar Bappenas dapat mengkoordinasikan seluruh kementerian dan lembaga terkait pembangunan di daerah.

“Itu urusan Bappenas-lah koordinasinya,” pungkas Sutarmidji.

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Zudan Arif Fakrulloh dan Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN-Bappenas RI, Bogat Widyatmoko.

Ditempat yang sama, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Zudan Arif Fakrulloh mengatakan melalui Musrenbang untuk merekatkan program pembangunan dari kabupaten provinsi dan pusat. Sehingga penyelenggaraan pembangunan satu paket dari pusat, provinsi hingga kabupaten kota.

“Urusan pusat, provinsi dan kabupaten kota, ini pola pemerintahan yang harus terus dilanjutkan, siapapun yang akan mengisi di pemerintahan,”ucapnya.

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN-Bappenas RI, Bogat Widyatmoko mengatakan Musrenbang ini adalah dalam rangka memastikan dalam rangka keberlanjutan pembangunan terutama di Kalbar.

“Dari musrenbang ini berjalan sangat bagus. Kami dari Bappenas sangat berterimakasih dengan keterlibatan semua pihak. Terkait usulan sesuai mekanisme yang ada akan kami sampaikan semua usulan yang ada di musrenbang ke otoritas yang berwenang,”pungkasnya. (*)

• Sutarmidji Tetapkan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap Karhutla Hingga 31 Oktober 2023

Cek berita dan artikel mudah diakses di Google News