Sutarmidji Tetapkan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap Karhutla Hingga 31 Oktober 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat telah menetapkan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kalimantan Barat Tahun 2023.

Status Siaga Darurat tersebut sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 dan dapat diperpanjang sesuai situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan.

Hal tersebut termuat dalam Surat Keputusan Gubernur Kalbar nomor 355 / BPBD/ 2023 tentang Status Siaga Darurat Penangaman Bencana Asap Akibat Kebakarwn Hutan dsn Lahan di Kalbar tahun 2023, yang telah ditandatangani oleh Gubernur Kalbar pada 24 Februari 2023 lalu.

Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam rangka mobilisasi sumber daya Penanganan Bencana Asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat.

Dimana untuk memperlancar mobilisasi sumber daya Penanganan Bencana Asap sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga juga telah dibentuk Komando Penanganan Darurat, yang dijabarkan dalam Struktur Satuan Tugas (Satgas) dengan melibatkan Instansi Terkait dan Kelompok Masyarakat (Pokmas).

Baca juga: Kolaborasi Berbagai Program, Gubernur Kalbar Apresiasi Kepemimpinan Mayjen TNI Sulaiman Agusto

Dalam lampiran Struktur Satgas terdapat sekitar 92 instansi terkait dan Pokmas yang terlibat sebagai Satgas yang dikomandoi oleh Gubenur Kalbar.

Dimana telah termuat dalam Surat Keputusan Gubernur Kalbar nomor 356 / BPBD / 2023 tentang Pembentukan Komando Satuan Tugas Penanganan Bencana Asap Akibat Karhuta di Kalbar tahun 2023. 

Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Provinsi Kalimantan Barat, Daniel mengatakan dalam hal ini BPBD Provinsi Kalbar akan tetap berkoordinasi dengan Dinas  terkait dalam antisipasi penanganan karhutla di Kalbar.

“Kita akan tetap memantau prakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG, dan masing-masing perkebunan idealnya sudah memiliki tim pemadam api. Sedangkan pertanian masyarakat di monitor dan diawasi oleh BPBD kabupaten kota,” ujarnya kepada Tribub Pontianak, Selasa 11 Maret 2023.

Daniel mengatakan bahwa dalam rangka mengantisipasi potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Maka dari itu, Gubernur Kalimantan Barat Menetapkan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap Akibat Karhutla.

Status siaga darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinyan bencana ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampaknya  yang akan terjadi di masyarakat.

“Status Siaga darurat ini hanya dapat diberlakukan kepada berlakukan kepada jenis bencana yang perkembangan ancamannya dapat diamati berdasarkan system peringatan dini dan tidak mendadak,” ujarnya.

Daniel mengatakan dalam menetapkan statusa siaga darurat indikator yang dapat digunakan diantaranya yakni informasi potensi ancaman bencana adanya potensi ancaman yang sudah mengarah terjadinya bencana berdasarkan hasil pantauan system peringatan dini yang digunakan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenagn terkait perkembanganm potensi ancaman dimaksud.

Lalu, Informasi ancaman kehidupan dan peghidupan.

Dengan adanya rekomendasi dari instansi teknis yang menyatakan bahwa ancaman bencana yang akan terjadi dapat mengancam kehidupan dan penghgidupan sekelompok orang/masyarakat serta memerlukan tindakan penangan segera dan memadai.

Berdasarkan dua hal diatas ini Kabupaten dan Kota, yakni Bupati dan Wali Kota dapat Menetapkan Status Siaga Darurat Penaganan Bencana Asap Akibat Karhutla. 

Daniel mengatakan sejauh ini Kabupaten yang telah menetapkan status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap Akibat Karhutla adalah Bupati Kabupaten Kubu Raya dan Bupati Kabupaten Ketapang.

“Karena sudah dua Kabupaten yang menetapkan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap Akibat Karhutla, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ( Gubernur Kalimantan Barat ) Menetapkan Status Siaga Darurat Penanganan Benacana Asap Akibat Karhutla dan Membentuk Komando Satuan Tugas Penanganan Bencana Asap Akibat Karhutla di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023,”ujarnya.

Dengan ditetapkannya status ini maka mobilisasi sumber daya akan lebih lancar dan optimal.

Lebih lanjut, pada Status Siaga Darurat Pemerintah Provinsi Kalbar melalui BPBD Provinsi Kalbar juga telah melakukan upayan penanganan darurat bencana yang meliputi Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penaganan darurat bencana, Aktivasi sistim komando penananganan ndarurat bencana termasuk penyusunan rencana.

Lalu melakukan operasi dengan memperhatikan rencana kontijensi yang pernah dibuat, Evakuasi masyarakat yang terancam, Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terancam, Perlindungan kelompok rentan, Pengendalian terhadap sumber ancaman bencana. (*)

Baca juga: Curah Hujan Menurun 10 Hari Kedepan, BPBD Kalbar Pantau 332 Desa Rawan Kebakaran

Cek berita dan artikel mudah diakses di Google News