Tegas! Ini Alasan Midji Ancam Kepala Balai Sungai Angkat Kaki dari Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji kesal dengan instansi yang menangani sungai di Kalbar. Di antaranya karena kondisi Sungai Kapuas yang saat ini telah mengalami pendangkalan.

Ia bahkan meminta kepala balai sungai yang mengurus alur sungai-sungai di Kalbar untuk pindah apabila sudah tak lagi mampu mengurusnya.

“Saya minta kepala balai sungai yang mengurus alur sungai-sungai di Kalbar untuk angkat kaki dari Kalbar, kalau sudah tak mampu ngurus sungai di Kalbar,” kata Sutarmidji pada Selasa 7 Maret 2023.

Midji menegaskan bahwa instansi tersebut ditempatkan di Kalbar ini untuk bekerja demi kenyamanan masyarakat Kalbar. Lebih lanjut, Sutarmidji menegaskan bahwa sudah lebih 5 tahun Sungai Kapuas dan sungai lainnya di Kalbar tidak pernah dikeruk.

“Muara sungai yang biasanya dengan kedalaman 7 meter ketika air surut, sekarang tidak sampai 5 meter lagi. Artinya pendangkalan sudah lebih 2 meter, dan kalau itu di area 10 km saja dari 1.143 km panjang Sungai Kapuas, maka bisa buat banjir 4 kabupaten dan tak surut 15 hari,” tegas Midji.

• BREAKING NEWS - Kepala Balai Tak Becus Urus Alur Sungai, Sutarmidji: Angkat Kaki Saja Dari Kalbar

Sebab daya tampung curah hujan yaitu di sungai berkurang, akhirnya air bertahan di daratan.

“Kalau banjir bandang saya tidak salahkan karena tak urus sungai. Banjir bandang biasanya karena perbukitan dibuat gundul dan dijadikan permukiman seperti Kota Singkawang dan lain-lain,” katanya.

“Pemda juga harus tegas, kalau tidak, tiap tahun daerah akan ada bencana banjir, longsor yang bisa 2 hingga 3 kali setahun ketika curah hujan tinggi,” ujarnya menambahkan.

Sutarmidji juga meminta KLHK harus benar kerjanya, jangan jadi bagian dari perusak ekosistem.

“Sekali lagi saya harap kita evaluasi apa yang terjadi. Untuk saat ini perhatikan kebutuhan makanan dan kesehatan mereka yang ngungsi dan terdampak banjir,” katanya.

Atas pernyataan Gubenur Kalbar terkait Sungai Kapuas, TribunPontianak.co.id berusaha melakukan konfirmasi kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan (BWSK) I.

Namun berdasarkan keterangan Sekretaris Kepala BWSK, Regita Cahyaningrum, Kepala BWSK I sedang berada di Bengkayang dan Sambas untuk meninjau banjir.

"Bapak sekarang sedang di lapangan meninjau banjir," ujarnya, Selasa.

Sementara itu, Direktur Teraju Indonesia Agus Sutomo menilai kebanjiran yang sering terjadi merupakan adanya kedangkalan yang terjadi di sungai-sungai dan pengecilan parit di bantaran sungai karena adanya pelebaran jalan dan permukiman.

"Usaha yang dilakukan pemerintah kota sebenarnya sudah cukup baik, dengan membuat gorong-gorong yang agak lebih besar, tapi di sebagian tempat juga kan menjadi malah lebih kecil karena adanya bangunan-bangunan di atas sungai," katanya.

• Sutarmidji: Jika Anda Seorang ASN Jangan Bergaya Hidup Mewah!

Ia juga menilai, pengerukan Sungai Kapuas itu penting untuk dilakukan untuk menjaga serapan.

"Jika bicara seputaran Kota Pontianak, tapi di tempat lain juga menjadi penting untuk menjaga serapan-serapan air," katanya.

Tak hanya itu, Agus menambahkan, untuk Kota Pontianak juga perlu diperjelas daerah serapan airnya.

"Daerah serapan airnya mana, itu juga mesti dipastikan ada, itukan harus jelas, jika tidak tetap saja banjir itu terjadi," jelasnya.

Di sisi lain, terkait banjir yang saat ini sering terjadi seperti di Sambas, Kapuas Hulu dan sudah sering terjadi di beberapa titik. Bahkan di beberapa titik yang lain yang tidak pernah banjir, kini juga terjadi banjir. Ia menilai hal itu karena daya dukung lingkungannya sudah menurun.

"Daya dukung lingkungan yang menurun itu dikarenakan oleh perubahan area-area resapan air atau area hutan dikonversi dalam bentuk lain, seperti daerah-daerah perbukitan atau memang daerah-daerah yang tidak diperuntukkan untuk bangunan-bangunan itu sendiri," jelasnya.

Penyebab lainnya, kata Agus, juga karena tata ruangnya masih buruk.

"Ini kan yang menjadi buruk adalah penataan ruangnya, penataan ruangnya itu tidak ada perda penataan ruang yang memiliki kajian lingkungan yang dalam,” katanya.

“KLHS itu hanya sebagai formalitas semata tidak dijalankan secara penuh dalam penataan ruang, sehingga terjadilah bencana-bencana banjir tersebut," ujar Agus.

Ia juga mengatakan apa yang disebut oleh Gubernur Kalbar dengan mencontohkan Kota Singkawang terjadi banjir bandang dan rutin itu benar.

"Karena beberapa titik resapan air itu menjadi bangunan, seperti contoh, Pasar Baru itu adalah daerah resapan air dan kemudian didirikan bangunan gitu atau pasar, terus pembangunan-pembangunan di Kota Singkawang juga di bangun parit," katanya.

Pantau Berita Terbaru dan Terupdate Terkait Banjir dan Tanah Longsor di Kalbar di sini