Warning SBY? Singgung Pihak yang Ingin Merubah Sistem Pemilu Menjadi Tertutup Dengan Berbagai Cara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY angkat bicara soal isu penggantian sistem Pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup.

Hal ini pun seolah memberikan warning untuk masyarakat bahwa ada pihak yang berkeinginan merubah sistem pemilu menjadi tertutup dengan berbagai cara.

Dilansir dari Kompas.com, sistem dalam pemilihan umum adalah sistem proporsional.

Sistem proporsional adalah sistem di mana satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil.

Dalam sistem proporsional, ada kemungkinan penggabungan partai atau koalisi untuk memperoleh kursi.

Sistem proporsional disebut juga sistem perwakilan berimbang atau multi member constituenty.

Baca juga: DPD Demokrat Kalbar Siap Menangkan Anies Bersama AHY

Sistem proporsional terbuka adalah sistem pemilu di mana pemilih memiih langsung wakil-wakil legislatifnya.

Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya memilih partai politiknya saja.

Menurut SBY mestinya masyarakat benar-benar dilibatkan jika memang penggantian sistem Pemilu tersebut akan dilakukan.

Terlebih, kata SBY, berdasarkan informasi yang didapatkannya Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera menjatuhkan putusan atas gugatan terkait sistem pemilu tersebut perihal mana yang hendak dipilih dan kemudian dijalankan di negeri ini.

SBY pun mempertanyakan sebuah sistem pemilu diubah dan diganti ketika proses pemilu sudah dimulai sesuai dengan timeline yang ada.

Ayah dari AHY ini pun mempertanyakan urgensi perubahan sistem tersebut ditengah persiapan oleh parpol peserta pemilu bersiap untuk berlaga.

Menurut SBY, sistem pemilu bisa saja berubah jika terjadi sebuah kegentingan seperti situasi krisis tahun 1998.

Walaupun memang, dikatakan SBY jika mengubah sebuah sistem tentu amat dimungkinkan.

Namun, lanjut Jenderal TNI ini, di masa tenang akan lebih baik jika dilakukan rembuk bersama ketimbang mengambil jalan pintas melakukan judical review ke MK.

Ia melanjutkan, sangat mungkin sistem pemilu Indonesia bisa disempurnakan, menyusul sejumlah elemen yang perlu ditata lebih baik.

Sehingga menurutnya upaya penyempurnaannya jangan hanya bergerak dari terbuka-tertutup semata.

Menurutnya, lembaga-lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif tidak boleh begitu saja menggunakan kekuasaan (power) yang dimilikinya dan kemudian melakukan perubahan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat secara keseluruhan.

Baca juga: Hadir Saat Rapimnas Demokrat, SBY : Ada Tanda-Tanda Pemilu 2024 Tidak Jujur dan Adil!

SBY berpendapat, mengubah sistem pemilu bukan keputusan dan bukan pula kebijakan (policy) biasa yang lazim dilakukan dalam proses dan kegiatan manajemen nasional seperti kebijakan pembangunan misalnya.

"Bagaimanapun rakyat perlu diajak bicara. Kita harus membuka diri dan mau mendengar pandangan pihak lain, utamanya rakyat. Mengatakan 'itu urusan saya dan saya yang punya kuasa', untuk semua urusan, tentu tidaklah bijak," kata SBY.

"Sama halnya dengan hukum politik 'yang kuat dan besar mesti menang, yang lemah dan kecil ya harus kalah', tentu juga bukan pilihan kita," sambung pria yang pernah menjabat sebagai Menteri Era Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini.

Lanjut dikatakan SBY, hal demikian tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang dianut bersama.

Consensus building yang sering diwujudkan dalam musyawarah untuk mufakat, berdialog dan berembuk, take and give, lanjut dia, adalah nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendiri republik dahulu.

Presiden RI ke-6 ioni mengatakan mempelajari secara mendalam bagaimana dengan cerdas dan arifnya, founding fathers Bung Karno, Bung Hatta, Yamin, Supomo, Ki Bagus dan lain-lain, bersedia untuk berembuk dan saling mendengar untuk merumuskan dasar-dasar negara yang dinilai paling tepat.

"Rakyat sungguh perlu diberikan penjelasan tentang rencana penggantian sistem pemilu ini, karena dalam pemilihan umum merekalah yang paling berdaulat. Inilah jiwa dan nafas dari sistem demokrasi," kata SBY.

SBY menegaskan jika ia tidak sedang menyampaikan pandangannya soal mana yang paling tepat antara sistem proporsional tertutup versus sistem proporsional terbuka.

Namun demikian, ia ingin mengingatkan bahwa perkara besar yang tengah ditangani oleh MK ini adalah isu fundamental, hakikatnya salah satu "fundamental consensus" dalam perjalanan Indonesia sebagai bangsa.

Apalagi, kata dia, putusan MK bersifat final dan mengikat.

"Bagaimana jika putusan MK itu keliru? Tentu bukan sejarah seperti itu yang diinginkan oleh MK, maupun generasi bangsa saat ini," kata dia.

"Mungkin ada yang bicara, 'tidak ada yang tidak bisa diubah di negeri ini'. Konstitusi pun bisa saja diubah. Demikian juga sistem pemilu. Pendapat demikian tidaklah salah, dan saya pun amat mengerti," sambung SBY.

Dalam perjalanan ke depan, kata dia, negeri ini harus memiliki budaya untuk selalu mengedepankan "the power of reason" karena begitulah karakter bangsa yang maju dan rasional.

"Permasalahan bangsa mesti dilihat secara utuh dan seraya tetap berorientasi ke depan, serta untuk memenuhi aspirasi besar rakyatnya. Bukan pikiran dan tindakan musiman, apalagi jika bertentangan dengan kehendak dan pikiran bersama kita sebagai bangsa," tutupnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul SBY: Rakyat Sungguh Perlu Diberi Penjelasan Tentang Rencana Penggantian Sistem Pemilu