Midji Kesal, Koordinasi BKKBN Kalbar Tangani Stunting Masih Kurang

Sutarmidji bahkan menyemprot BKKBN Kalbar saat roadshow secara daring bersama Menko PMK Muhadjir Effendy perihal penanganan stunting dan Kemiskinan

Penulis: Anggita Putri | Editor: Faiz Iqbal Maulid
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Adpim Provinsi Kalbar
Gubernur Kalbar saat menghadiri Roadshow daring bersama Menko PMK terkait percepatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstream kabupaten kota di Kalbar, Rabu 15 Februari 2023. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menegaskan masih kurangnya koordinasi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi dalam penanganan stunting di Provinsi Kalbar. Hal itu tentu berdampak pada keberhasilan program yang ada di lapangan dalam menekan angka stunting

Sutarmidji bahkan menyemprot BKKBN Kalbar saat roadshow secara daring bersama Menko PMK Muhadjir Effendy perihal penanganan stunting dan Kemiskinan ekstrim pada Rabu 15 Februari 2023 kemarin.

Midji menyebut bahwa BKKBN Kalbar kurang melakukan koordinasi dengan dirinya dalam perihal penanganan stunting. Bahkan diakuinya kordinasi yang terbangun antara ia dan BKKBN Provinsi bisa dihitung enam bulan sekali.

"Saya minta juga BKKBN (Kalbar) harus tingkatkan koordinasi, jujur saja koordinasi kita kurang, paling silaturahmi mungkin 6 bulan sekali pun susah," ujar Gubernur Sutarmidji, Kamis 16 Februari 2023.

Gubernur Sutarmidji Lantik Dua Wadir RSUD Soedarso Pontianak

Material Batu di Kalbar Langka, Sutarmidji Minta Perusahaan Tambang Batuan di Kalbar Perlengkap Izin

Sutarmidji menyebutkan seharusnya BKKBN sebagai lembaga yang ditunjuk mengkoordinasikan program dalam upaya percepatan penurunan stunting harus terus melakukan koordinasi. Sehingga berbagai upaya percepatan penurunan stunting akan bisa maksimal.

Dalam kesempatan tersebut Midji juga menginginkan penanganan stunting di Kalbar secara integrasi. Terutama dengan program pemerintah Provinsi Kalbar yakni pengentasan status desa sangat tertinggal dan tertinggal.

Dikatakannya saat awal ia menjabat sebagai Gubernur di Kalbar hanya terdapat satu desa mandiri. Namun dengan berbagai program kini desa mandiri di Kalbar sudah mencapai 586. Sementara desa sangat tertinggal sudah tidak ada dan desa tertinggal hanya tersisa 94.

"Indeks desa membangun itu ada 3 yaitu indeks kekuatan sosial, ekonomi dan lingkungan dengan 54 indikator, sangat bagus kalau semua indikatornya kita kaitkan dengan penanganan stunting," pungkasnya.

Cek berita dan artikel mudah diakses di Google News

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved