Realisasi Pendapatan Provinsi Kalbar Tahun 2022 Melebihi Target, Capai Rp 6,09 Triliun

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menyampaikan di tahun 2022 Pemprov Kalbar telah berhasil masuk dalam urutan ke-4 Se-Indonesia dari sisi persentase pendapatan yang tercatat oleh Depdagri.

Ia berharap, jika posisi ini dapat dipertahankan, apalagi untuk bisa ditingkatkan, maka akan lebih baik.

Namun, Sutarmidji tak memberikan target yang muluk untuk peningkatan dari aspek keuangan dan pendapatan daerah pada tahun 2023 ini.

Menurutnya, jika posisi keuangan dan pendapatan daerah sama dengan tahun 2022 saja, itu sudah cukup baik.

Dari sisi, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Barat (Kalbar) berhasil mencatatkan capaian yang sangat positif sepanjang tahun 2022.

• Resmikan 5 Kantor Bank Kalbar, Sutarmidji: Komitmen Inklusi Keuangan dan Permudah Aksesibilitas

Dari target pendapatan sebesar Rp5,65 triliun, realisasi yang didapatkan mencapai Rp6,09 triliun atau sebesar 107,80 persen.

Kepala Bapenda Kalbar Mohammad Bari mengungkapkan, pendapatan keseluruhan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan pos lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2022 tercapai dengan realisasi yang baik.

Tentu dikatakannya ini tidak terlepas dari komitmen Gubernur Kalbar Sutarmidji dalam upaya meningkatkan realisasi pendapatan.

Adapun pendapatan keseluruhan Kalbar pada 2022 berada pada angka 107,80 persen, atau dengan capaian realisasi lebih dari Rp6,09 triliun dari target sebesar Rp5,65 triliun.

Bari mengatakan, capaian pendapatan daerah pada 2022 menunjukkan hal yang sangat baik dibandingkan tahun sebelumnya.

“Pada 2022 ini untuk pendapatan keseluruhan kita (Kalbar) berada pada angka 107,80 persen,"ujar Bari kepada awak media, Kamis 5 Januari 2022.

Bari lantas menjelaskan komponen pendapatan yang disumbang dari Pemerintah Provinsi (Pemprov), yakni PAD yang realisasinya mencapai 111,48 persen, atau sebesar Rp 3,21 triliun dari target Rp 2,88 triliun.

Komponen PAD sendiri terbagi lagi menjadi pajak daerah dengan realisasi 110,12 persen, atau sebesar Rp 2,67 triliun dari target Rp 2,42 triliun.

“Dibandingkan tahun lalu kami dapat meningatkan PAD sebesar Rp700 miliar," tambahnya.

Adapun sektor-sektor penyumbang pajak daerah yang berhasil memcapai realisasi over target, pertama ada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dengan capaian 108,86 persen, atau Rp732 miliar dari target Rp672 miliar.