Serahkan 31 DPA, Edi Kamtono Sebut Volume Anggaran di Kota Pontianak Capai Rp1,85 Triliun

Dalam kesempatan ini, Edi Kamtono meminta agar OPD di lingkungan Pemkot agar bisa melaksanakan program-program strategis yang telah direncanakan.

Tribunpontianak/Muhammad Rokib
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono didampingi Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, Sekda Kota Pontianak Mulyadi bersama perangkat daerah usai penyerahan DPA Tahun Anggaran 2023, di halaman Kantor Wali Kota, Rabu 4 Januari 2023. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Kamtono menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023 kepada 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak di halaman Kantor Wali Kota, Rabu 4 Januari 2023.

Dalam kesempatan ini, Edi Kamtono meminta agar OPD di lingkungan Pemkot agar bisa melaksanakan program-program strategis yang telah direncanakan.

“Dengan diserahkannya DPA tahun anggaran 2023 ini, saya minta agar perangkat daerah segera melaksanakan program-program yang sudah terencana,” pintanya.

Terlebih kata dia, realisasi anggaran tahun 2022 yang sudah baik, hanya saja lanjutnya, perlu ditingkatkan pada belanja awal tahun. 

Kalau hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pemkot Pontianak akan menerima lebih banyak Dana Intensif Daerah (DID) dari pemerintah pusat.

Angka Harapan Hidup di Pontianak Meningkat, Edi Kamtono: Kualitas Kesehatan Warga Kian Baik

Maka kita minta seluruh OPD segera mengerjakan apa yang sudah tercantum pada dokumen tersebut paling lama bulan Februari mendatang.  

"Tahun 2022 ini volume anggaran total ada Rp1,85 triliun. Kita juga arahkan agar prioritaskan semua belanja digunakan menggunakan e-Katalog, sesuai arahan pemerintah pusat,” ungkapnya.

Pembangunan infrastruktur memerlukan keberlanjutan dan merupakan satu diantara prioritas pembangunan sehingga membuat DPA dengan rincian angka yang tinggi ada pada dinas-dinas terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman hingga Dinas Kesehatan.

“Target infrastruktur 40 persen dari total anggaran serta diiringi target pemulihan ekonomi,” imbuhnya.

Pengamat Untan Pontianak Sebut Reformasi Birokrasi Midji-Norsan Cukup Baik, Minta Perbaiki Hal Ini

Berkaitan dengan pelaksanaan APBD, Edi menyebut bahwa serapan anggaran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak termasuk kategori baik.

"Bahkan perolehan PAD kita melampaui target yakni di atas Rp500 miliar. Artinya capaian ini menunjukkan komitmen kita dalam meningkatkan APBD dan pendapatan daerah," jelasnya.

Wako Edi mengaku, bahwa pendapatan Asli Daerah tentunya sangat penting untuk terus ditingkatkan dari potensi-potensi yang ada yaitu perdagangan dan jasa dalam  perolehan pajak daerah dan retribusi yang menjadi sumber pendapatan daerah, karena memang  Kota Pontianak tidak memiliki sumber daya alam.

Namun demikian, dirinya juga memaklumi, bahwa kondisi ekonomi nasional atau APBN juga tertekan akibat kenaikan harga BBM, inflasi dan lainnya.

"Sehingga berdampak pula terhadap daerah," tukasnya. 

Cek berita dan artikel mudah diakses di Google News

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved