Pengamat Untan Pontianak Sebut Reformasi Birokrasi Midji-Norsan Cukup Baik, Minta Perbaiki Hal Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengamat politik dan Dosen Fisip Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Dr Yulius Yohanes menilai reformasi birokrasi selama kepemimpinan Midji-Norsan di Pemprov Kalbar sejauh ini sudah berjalan cukup baik.

"Reformasi birokrasi tujuannya adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional berintegritas, kinerja tinggi , transparan, responsibilitas dan berdedikasi, inovatif serta mampu melayani publik secara lebih baik," ucapnya kepada Tribun Pontianak pada Selasa malam 3 Januari 2023.

"Dalam kepemimpinan Midji-Norsan, terkait dengan reformasi birokrasi yang dilakukan di Pemerintahan Daerah saya menilai cukup baik," imbuh Yulius.

Ia menjelaskan, penilaiannya itu dapat dilihat dari layanan kepentingan publik dan manajemen pemerintahan yang dilakukan selama roda kepemimpinan Midji-Norsan berapa tahun terakhir.

"Dilihat dari penyediaan sarana dan prasarana untuk kepentingan publik, termasuk penataan manajemen pemerintahan yang ada di daerah," pungkasnya.

• Tegas Midji Soal Pelayanan RSUD Soedarso Pontianak: Kalau Ada yang Ngomel, Akan Pindahkan ke RS Jiwa

• Menteri DPDTT Buka Muskerwil PKB, Ria Norsan Harap Mampu Berikan Nuasa Baru dan Memperat Silaturahmi

"Tentu ini berkaitan dengan komitmen kepemimpinan Midji-Norsan, sebab untuk keberhasilan sebuah reformasi birokrasi tentu harus menelurkan komitmen dan mendudukkan aparatur pemerintah sebagai pelayan publik sesuai dengan moto birokrasi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat,” jelasnya.

"Karena sejatinya kehadiran pemerintah dengan inspirasi yang komit, dapat memberikan perlindungan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya," sambungnya.

Namun demikian ia mengatakan, disisi lain reformasi birokrasi yang telah dilakukan di masa kepemimpinan Midji-Norsan masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan evaluasi.

"Misalnya berkaitan bagaimana  komunikasi yang dibangun antara atasan dengan bawahan yang humanis, yang selama ini terkesan kurang baik, karena ada keluhan dari bawahan," ujarnya.

"Serta terkait dengan kebijakan persyaratan urusan balik nama sertifikat yang harus disertai dengan keanggotaan BPJS, dll," sambungnya.

"Oleh karena itu peran seorang pemimpin Kepala Daerah sangat penting sebagai kunci keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan
Masyarakat secara berkelanjutan dan secara konsisten," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News