Kalender 2023 Jadwal Daftar Kartu Prakerja dan Insentif Bagi Peserta Tahun 2023!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Berikut ini adalah bocoran jadwal pendaftaran Kartu Prakerja tahun Kalender 2023 yang akan mengusung skema normal yaitu fokus pada pelatihan. 

Kabar baik, program pemerintah dengan tajuk Kartu Prakerja masih akan terus berlanjut pada tahun Kalender 2023. 

Program ini dimaksudkan untuk menfasilitasi mereka yang ingin mendapat pekerjaan dan yang menjadi korban PHK dari perusahaan.

Program Kartu Prakerja sudah dimulai sejak 2020 dan akan berlanjut ditahun Kalender 2023. Hal ini disampaikan sendiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya.

• Kalender 2023 Bansos Pemerintah Dianggarkan Sebesar Rp 470 Triliun, Cek Rincian Pembagiannya Disini!

Sementara kapan Kartu Pakerja tahun Kalender 2023 dibuka belum ada informasi pasti, namun kemungkinan akan dibuka pada tahun 2023 ini.

"Mengutip pernyataan dari Pak Menko (Perekonomian Airlangga Hartarto) pada talkshow di TVRI, Prakerja 2023 akan dimulai di Q1 2023 dengan skema normal," katanya.

Ada yang menarik dari Kartu Prakerja tahun 2023 sebab jumlah insentifnya diklaim akan naik dari tahun 2022. 

Semula, mereka yang lolos program Kartu Prakerja akan mendapat Rp3,55 juta, tapi tahun ini angkanya naik menjadi Rp4,2 juta per individu.

Total bantuan Rp4,2 juta per peserta terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu yang akan diberikan sebanyak satu kali, dan insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

• Cara Daftar Ulang Kartu Prakerja Bagi Pelamar yang Belum Pernah Lolos di Tahun 2022!

Sembari menunggu jadwal resmi terkait pendaftaran Kartu Prakerja di Kalender 2023 maka kami menyajikan informasi tentang syarat-syarat pendaftaran dan sekaligus cara mendaftar online. 

Dikutip dari prakerja.go.id inilah syarat bergabung di Kartu Prakerja

1. WNI berusia 18 tahun ke atas.

2. Tidak sedang menempuh pendidikan formal.

3. Sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro & kecil.

4. Bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi COVID-19.