Gubernur Sutarmidji Akan Umumkan Perusaahaan Perkebunan yang Tak Transparan Dalam Penggunaan CSR

Lebih lanjut, Midji menegaskan bahkan saat bencana banjir saja Pemprov mampu mengumpulkan 2000 paket yang bukan bantuan dari sektor perkebunan. Hal itu diakuinya untuk menunjukan bahwa tanpa mereka (Perkebunan) bisa.

“Kita juga harus tahu produksi mereka berapa untuk CPO, luas tanam, luas konsesi mereka. Karena ketika ditetapkan bagi hasil pajak dari sektor itu kita sudah punya data pembanding. Kalau tidak punya data pembanding percuma, jadi data harus benar-benar valid,” tegas Midji.

Ia menegaskan pula apabila tak mau transparan, ia tak segan untuk melakukan kerja sama dengan APH mulai dari Kejaksaan Tinggi, mau Polda Kalbar yang memang mau membantu.

“Kalau sudah melakukan pelanggaran, tapi bapak (Heronimus Hero) tak berani tegas saya jadi curiga, kalau saya berani putuskan apapun kalau mereka salah, saya berani. Tapi saya harus didukung dengan data yang benar,” pungkasnya.

Ditempat yang sama, Heronimus Hero yang baru saja dilantik sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, menjelaskan bahwa sebenarnya dulu sudah di inisiasi kerjasama dari perusahaan perkebunan yakni ada dukungan dari CSR untuk menjaga jalan disekitar perusaahaan agar tetap fungsional.

“Dari dulu sudah dilakukan, hanya saja sesuai arahan Pak Gubernur harus dioptimalkan lagi sekarang. Kemudian selain itu CSR yang ada harus lebih disiplin, tertib dari pelaporan dan juga pajak air kontribusi perusahasn perkebunan yang akan kita optimalkan,” ungkapnya

Ia mengatakan nanti akan di identifikasi ulang berapa semua potensi yang ada, karena untuk pajak air perkebunan bahwa sejauh ini baru dihitung untuk pabrik kelapa sawit, selanjutnya nanti dari sisi budidaya dan pembibitan juga bisa dihitung.

“Jadi semua bisa potensi, karena mereka juga menggunakan air permukaan, tapi tetap kita analisis dan usaha mereka tetap menguntungkan. Jadi kontribusi persekian saja dari usaha sebagai peran untuk mendukung pembangunan di Kalbar, makanya pajak air permukaan akan kita optimalkan,” ujarnya.

Sejauh ini, ia mengatakan untuk pajak air permukaan yag sudah baik ada dipertambangan yang memang sudah jelas, di kelapa sawit juga ada sesuai berapa air dipakai , berapa tarif yang ditetapkan.

“Kita menuntut disiplin sama-sama mitra dari perkebunan sawit ini yang penting tertib ada kontribusi ke pemerintah, untuk pembangunan yang nanti juga lari ke masyarakat,” pungkasnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News