Candra Fajri Ananda Sebut 100 Tahun Merdeka, 2045 Infrastruktur Indonesia Harus Memadai
100 tahun merdeka tidak mungkin pertumbuhan dalam tanda kutip masih 5,2 persen, 5,1 persen atau 5,5 persen
Penulis: Tri Pandito Wibowo | Editor: Jamadin
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya, Candra Fajri Ananda mengatakan tahun 2045, di mana Indonesia sudah 100 tahun merdeka merupakan hal tidak mungkin jika pertumbuhan ekonomi hanya diangka 5 persenan.
Hal ini ia sampaikan saat memberikan materi Strategi Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Kalbar pada Pelantikan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Pontianak sekaligus Seminar Ekonomi Kalbar Tahun 2022 Hotel Mercure, Selasa, 13 Desember 2022.
"100 tahun merdeka tidak mungkin pertumbuhan dalam tanda kutip masih 5,2 persen, 5,1 persen atau 5,5 persen. Maka kita perlu mentransformasi apa yang selama ini sudah kita lakukan. Ekonomi hijau jadi kebutuhan, pengelolaan energi juga sudah harus kita lakukan. Bagaimana subsidi kemarin itu menyebabkan primary balance APBN kita langsung negatif," ujarnya.
Pemerintah kata Candra harus mengeluarkan subsidi hampir sekitar Rp560 triliun. Jika subsidi tidak dikeluarkan, angka tersebut bisa jadi 4000 rumah dan pemerintah kata Candra bisa mendirikan sekolah-sekolah terbaik.
• Dukung Penggunaan Produk Lokal Sebagai Pertumbuhan Ekonomi Upaya Tekan Inflasi
"Jadi ada banyak yang harus kita rubah, intinya adalah mencapai 2045 kita menginginkan infrastruktur kita memadai. Harusnya infrastruktur itu menyelesaikan masalah aksesibility, harusnya bisa menurunkan biaya transportasi, berada dalam konektivi. Kalau infrastruktur tidak mensuport itu. Jadi sebenarnya ada something yang enggak benar di sana saya enggak mau sebut," ujarnya.
Candra mengatakan SDM yang berkualitas adalah kunci dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) punya peran besar. Ia yang merupakan Staf Khusus Menteri Keuangan RI mengatakan kementerian keuangan mempunyai regional chief economist yang dipilih di masing-masing provinsi dengan harapan mampu mengedukasi.
Kemampuan adopsi teknologi diakuinya juga menjadi kunci proses pemulihan atau transformasi yang akan dilakukan.
Ia mengatakan betapa banyak payment system yang dibangun oleh Bank Indonesia itu gagal gara-gara infrastruktur teknologinya tidak mendukung.
