BPKP Provinsi Evaluasi Penurunan Stunting di Daerah Berkasus Tinggi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) Provinsi Kalimantan Barat Ayi Riyanto mengatakan saat ini, pihaknya tengah melakukan evaluasi percepatan penurunan stunting.

Adapun daerah yang menjadi sasaran yakni di daerah yang angka stuntingnya tinggi.

"BPKP tengah melakukan evaluasi percepatan penurunan stunting. Kami mau lihat program yang dijalankan di daerah dalam menurunkan prevelansi stunting sudah berjalan baik apa tidak," ujar Ayi Riyanto, usai menghadiri acara Evaluasi Program percepatan penurunan Stunting di Kantor DP3AP2KB Kabupaten Sambas, Senin 14 November 2022.

Dari pantauan dibeberapa Kabupaten di Kalbar, secara keseluruhan penanganan stunting yang dilakukan sudah berjalan baik. Antara Kepala Daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah sudah bahu-membahu sinergi.

• Jabat Sebagai Kepala BPKP Provinsi Kalbar, Ayi Riyanto Siap Bersinergi Dengan Pemda

• Litbang Provinsi Lakukan Evaluasi Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kalbar

Seperti di Sambas kata dia, angka stuntingnya tertinggi ke empat se Kalbar. Namun dari hasil pemaparan yang sudah dilakukan oleh Pemdanya, tampak sudah berjalan baik.

Mereka sudah membentuk TPK dari tingkat kecamatan hingga desa. Lalu beberapa terobosan yang sudah dilakukan oleh daerah, menunjukkan bahwa daerah di Kalbar betul-betul komitmen dalam menurunkan stunting.

Namun dalam evaluasi yang dilakukan BPKP, tetap akan ada penguatan yang harus dilakukan oleh daerah. "Dari beberapa daerah yang kami evaluasi, rerata sudah berjalan dengan baik dan menunjukkan progres positif," ujarnya.

Ia juga menyarankan, dalam upaya penurunan stunting harus berkolaborasi bersama. Ibarat sebuah orkestra. Agar semua alat musik berbunyi, perlu satu dirigen yang menggerakkan. Begitu juga dalam penanganan stunting ini. Harus ada penggerak yang bisa menjalankan semua program secara bersama.

Ia berharap target presiden di 2024 mendatang angka stunting turun 14 persen bisa dikejar oleh semua daerah. Apalagi di 2045 Indonesia masuk bonus demografi. Jika dari sekarang tidak bersiap akan menjadi tantangan berat yang bakal dihadapi Indonesia ke depan.

Pelaksana Tugas BKKBN Kalbar, Muslimat mengatakan dalam upaya penurunan stunting tinggal dua tahun lagi. Pemerintah menarget 2024 mendatang stunting harus turun 14 persen.

"Kami memang kerjasama dengan BPKP. Di sini BPKP melakukan evaluasi sekaligus melihat kendala apa saja yang ditemukan di daerah dalam penurunan angka stunting," ujarnya.

BKKBN sendiri sudah melakukan banyak intervensi menurunkan stunting. Mulai dari koordinasi lintas sektoral hingga ke organisasi masyarakat. "Mudah-mudahan ada strategi ampuh di tahun depan buat menurunkan stunting," ujarnya.

Ditempat yang sama, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sambas Fahrur Rofi melihat, persoalan Tenaga Kerja Indonesia yang mencari penghidupan di negeri tetangga ada kaitannya dengan kasus stunting yang terjadi.

Persoalan tersebut menjadi tantangan Sambas dalam upaya menurunkan angka stunting yang kini masih berada di angka 32,6 persen.

"Tak sedikit TKI asal Sambas yang mencari kerja di Malaysia. Para TKI ini rerata sudah berkeluarga dan memiliki anak. Ketika memutuskan ke Malaysia, anak-anaknya dititipkan pada orang tuanya. Alhasil, asupan gizi anak tak dapat perhatian maksimal," ungkapnya.

Melihat fenomena ini, tentu bukan sesuatu hal yang baik. Iapun bisa menyimpulkan, jika asupan gizi tidak menjadi perhatian bagi orang tua, bisa memunculkan kasus stunting dikemudian hari.

Selain persoalan keluarga TKI yang mencari pekerjaan di Malaysia dapat menyebabkan kasus stunting. Rofi melihat kondisi geografi di Kabupaten Sambas juga menjadi kendala dalam upaya menurunkan stunting. Meski begitu, ia melihat ini sebagai tantangan yang harus dientaskan bersama.

Rofi melanjutkan, dalam upaya mencegah terjadinya stunting, Pemda Sambas melalui semua dinas bersama-sama melakukan intervensi dari berbagai program. Seperti pemberian bantuan peningkatan gizi untuk anak. Pembentukan TPK menjangkau keseluruh desa, hingga lokakarya dan rembuk stunting.

SK Bupati tentang audit stunting juga sudah terbit dengan desa yang dilokuskan. Bahkan sosialisasi stunting juga sudah dilakukan saat kotbah jumat. "Kita juga sudah MoU dengan Kemenag soal pendampingan catin," ungkapnya.

Rofi berpesan dalam upaya penurunan stunting, tidak bisa dilakukan sendiri. Oleh sebab itu, OPD jangan ego sektoral.

Persoalan penanganan stunting ini merupakan program pemerintah pusat. Sebagai ketua yang ditunjuk untuk menurunkan stunting di Sambas ia mengajak semua lini makin rapat dalam menurunkan stunting di Sambas.

Pada kesempatan itu, ia juga mengatakan soal alokasi anggaran yang berlebih bisa diformulasikan untuk penanganan stunting.

"Inikan penggunaannya bisa disesuaikan. Saya juga sudah mengarahkan kades untuk fokus ke penanganan stunting. Utamanya program ketahanan pangan," pintanya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News