Inovasi Kantor Pertanahan Kota Pontianak Tahun 2022

Kantah Kota Pontianak juga mencatat capaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang memuaskan.

"PNBP layanan pertanahan target perolehan itu Rp. 3,7 miliar, per September 2022 sudah terealisasi Rp 5,6 miliar, berarti kita sudah 154 persen," ujarnya. Sementara BPHTB sampai saat ini mencapai Rp. 66 miliar Dan PPh Rp. 32 miliar.

Terkait survei dan pemetaan, untuk mendukung program pontianak smart city tahun 2024, kata Arli BPN harus menyiapkan peta bidang tanah lengkap terdaftar dan terpetakan untuk memberikan kepastian data spasial dan yuridis terkait bidang tanah masyarakat.

"Nah, tentunya ini kami bangun. Saat ini progresnya sudah sangat luar biasa di Kantah Kota Pontianak. Di sini ada 29 kelurahan, kami sudah membangun sekitar 15 kelurahan lengkap. artinya bidang-bidang tanahnya itu sudah kita validasi. Hingga akhir tahun 2022, kita mengejar lagi sisanya. Berarti sekitar 14 kelurahan sedang kita kerjakan," ungkapnya.

Proses pelayanan secara elektronik untuk beberapa kegiatan sudah dilaksanakan
" validasi buku tanah kita sudah 95 persen , validasi surat ukur 63 persen, dan validasi persil sudah 83 persen, jadi data siap elektronik kita ada 77,07 persen untuk Kantah Kota Pontianak," ujarnya.

Capaian tersebut sangat membantu dalam proses pelayanan elektronik yg sedang dilaksanakan, yaitu hak tanggungan elektronik, roya elektronik, pengecekan elektronik & skpt elektronik serta diharapkan tahun 2023 kantor pertanahan kota Pontianak akan menjadi pilot projects sertipikat elektronik khususnya utk sertipikat hak atas tanah instansi pemerintah.

Arli mengatakan untuk proses elektronik Kantah Kota Pontianak juga sedang proses digitalisasi warkah.

"Ada sekitar 350 ribu warkah dan yang sudah diselesaikan 246.500 warkah. Sisanya 88.500 warkah kita selesaikan di akhir tahun ini. Jadi sekarang lagi proses digitalisasi warkah," ujarnya.

Penataan dan Pemberdayaan

Terkait penataan dan pemberdayaan Kantah Kota Pontianak melaksanakan kegiatan IP4T sebanyak 500 bidang tanah di Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara yang sudah diselesaikan bulan Juni 2022.

"Jangan lupa bahwa di Kementerian ATR/BPN khususnya di Kantor Pertanahan Kota Pontianak ini ada program pemberdayaan hak atas tanah kepada masyarakat di Kelurahan Parit Mayor dan Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur sebanyak 200 kk. Kita telah memberikan sertifikat, kemudian kita memberdayakan tanah tersebut melalui fasilitasi ke akses permodalan, untuk pelaku usaha baik UMKM, petani, nelayan," ungkapnya.

"Kita melakukan sosialisasi bekerja sama dengan dinas terkait dalam memberikan pendampingan kepada pelaku usaha, diantaranya sosialisasi pembentukan koperasi nelayan. Tidak hanya itu, Kantah Kota Pontianak diakui Arli bekerja sama dengan Karang Taruna Kota Pontianak dalam memberikan bantuan kepada petani dan nelayan”
Bagaimana upaya meningkatkan pendapatan UMKM di Kota Pontianak, kami punya pojok UMKM sendiri untuk menampilkan, memajang produk binaan kita," ujarnya.

"Saat ini kami sedang melakukan PKS dengan pemerintah kota untuk zona nilai tanah. Untuk mediasi penyelesaian konflik sengketa terus kita lakukan, intinya kami selalu berkoordinasi agar penyelesaian tanah lebih cepat," ujarnya.

Wujudkan Kota Lengkap

Kota Pontianak menurut Arli mempunya harus mempunyai basic layer spasial dan yuridis terkait data bidang tanah yang lengkap.