Mahfud MD:Tudingan SBY Berlaku Untuk Semua Pemilu yang Berpotensi Curang, Tak Hanya 2024!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ( Menko Polhukam ) Mahfud MD kini turut berkomentar menanggapi kecurigaan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) yang menyebut jika pemilu kali ini dirinya terpaksa haru turun gunung.

Pasalnya SBY menyebut di Pilpres 2024 mendatang akan ada upaya pengaturan yang hanya diikuti dua pasang Capres - Cawapres, namun SBY enggan menyebutkan sumber informasi yang disebutnya.

Menanggapi hal ini Mahfud MD menegaskan bahwa pemilu pasti diwarnai oleh tindak kecurangan, termasuk pemilu di zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ).

Mahfud berpendapat potensi kecurangan terjadi tidak hanya di Pemilu 2024 mendatang, hampir setiap pemilu pasti ada ditemukan tindakan kecuragan termasuk pada pemerintahan SBY.

• Kecurigaan SBY Tentang Pemilu 2024 Tak Berlangsung Adil Menuai Reaksi dari Berbagai Pihak

"Ada atau tidak ada tudingan dari Pak SBY, Pemilu pasti diwarnai kecurangan. Pada zaman Pak SBY juga banyak kecurangan. Sebagai hakim MK (Mahkamah Konstitusi) ketika itu saya tahu itu," Ujar Mahfuf, Kamis 22 September 2022.

Hal ini disampaikan Mahfud karena menurutnya saat masa pemerintahan SBY dirinya menjadi Hakim Konstitusi yang banyak menangi masalah kecurangan pemilu.

Hal itu terbukti ketika ada gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi atas hasil perolehan suara yg diperoleh partai lain.

"Bahkan ada juga yang menggugat karena merasa dicurangi oleh sesama anggota partai," kata Mahfud.

Mahfud kemudian membedakan kecurangan pemilu zaman Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto dengan era reformasi saat ini.

Zaman Orba, kata dia, kecurangan langsung dilakukan oleh penguasa.

"Zaman Orba, curangnya vertikal, sekarang curangnya horizontal terjadi antarkelompok rakyat yang sama-sama ikut pemilu," kata dia.

• Tahapan Pemilu 2024, KPU Pastikan Pilpres Tidak diatur Untuk Dua Paslon Seperti yang dikatakan SBY!

Sebelumnya, SBY sempat menyatakan bakal 'turun gunung' menghadapi Pemilu 2024. Ia mengklaim mendapat informasi penyelenggaraan pemilu bisa tidak jujur dan adil.

Pernyataan SBY itu disampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Tahun 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis 15 September 2022.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," ujar SBY.

Diberitakan sebelumnya Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) juga memberikan tanggapan atas apa yang disampaikan oleh SBY. tanggapan KPU tersebut disampaikan langsung oleh komisioner KPU Idham kholik.

" Sejauh ini kami menyelenggarakan seluruh tahapan sesuai dengan prosedur yaitu jujur dan adil sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017" Ujar Idham mengutip Tribunpontianak.co.id.

"Di kuartal pertama dari masa penyelenggaraan tahapan Pemilu Serentak 2024, KPU yakinkan pemilih Indonesia bahwa Pemilu Serentak 2024 sedang diselenggarakan berdasarkan asas luber, jurdil, sebagaimana amanah konstitusi” Tambahnya.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Idham Kholik di Gedung KPU Jakarta Pusat, Minggu 18 September 2022. (*)