Pemilu 2024

Tahapan Pemilu 2024, KPU Pastikan Pilpres Tidak diatur Untuk Dua Paslon Seperti yang dikatakan SBY!

Sebagaimana diketahui yang dimaksud Amanah Konstitusi oleh Idham yaitu terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( PKPU ) Nomor 17 Tahun 2017 Pemilu.

Tribunpontianak.co.id
Komisi Pemilihan Umum Melalui Komisionernya Idham Kholik menyampaikan jika jalannya Pemilu akan berlangsung Jujur dan adil serta memastikan jika tidak ada pengaturan pasangan calon dan pembatasan sebagaimana yang disebutkan SBY saat Rapimnas Partai Demokrat. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Memastikan jika Tahapan Pemilu 2024 yang tengah berjalan saat ini diselenggarakan sesuai asas Luber dan Jurdil.

Tanggapan ini disampaikan oleh Komisioner KPU Idham Kholik yang menanggapi pernyataan SBY saat Rapimnas Partai Demokrat beberapa waktu lalu, Pasalnya SBY menyebut jika Pilpres 2024 mendatang berpotensi diatur untuk dua pasangan Capres-Cawapres saja.

"Di kuartal pertama dari masa penyelenggaraan tahapan Pemilu Serentak 2024, KPU yakinkan pemilih Indonesia bahwa Pemilu Serentak 2024 sedang diselenggarakan berdasarkan asas luber, jurdil, sebagaimana amanah konstitusi” Ujar Idham kepada wartawan, Minggu 18 September 2022.

Sebagaimana diketahui yang dimaksud Amanah Konstitusi oleh Idham yaitu terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( PKPU ) Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

"KPU mempersilakan dan mengajak pemilih, stakeholder, masyarakat sipil, aktivis, dan publik Indonesia, untuk berpartisipasi aktif di semua tahapan penyelenggaraan pemilu, untuk memastikan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu teraktualisasi dengan baik," jelas Idham.

Tahapan Pemilu 2024, Jika Demokrat Menang AHY Jamin Kebebasan Berekspresi!

Idham mengingatkan publik dapat melaporkan dugaan pelanggaran pemilu ke Bawaslu RI. KPU sendiri, sebut dia, akan memasifkan literasi tentang kepemiluan pemilih agar kualitas partisipasi elektoral pemilih meningkat.

"KPU beserta KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota serta badan ad hoc (PPK, PPS/PPSLN, KPPS/KPPSLN dan Pantarlih/Pantarlih LN) wajib menyelenggarakan Pemilu berdasarkan asas luber jurdil dan prinsip-prinsip demokratis," ucapnya.

Berikut aturan yang kemudian menunjang Undang-Undang Pemilu Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilhan Umum.

Agar memastikan serangkaian pemilihan umum berjalan dengan baik Komisi Pemilihan Umum kemudian mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024.

Pemungutan suara serentak akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved