Bocoran Gaji ke-13 dan THR Pensiunan PNS Tahun 2023 yang Dialokasi Pemerintah Capai Rp 156 Triliun

Berikut bocoran nilan besaran Gaji ke-13 dan THR pensiunan PNS tahun 2023 yang alokasi anggaran dari pemerintah senilai Rp 156,4 triliun.

Editor: Rizky Zulham
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANESH VIDUKA
Ilustrasi Gaji ke-13 PNS - Cek Gaji ke-13 dan Pensiunan PNS Tahun 2023 yang Dialokasi Pemerintah Capai Rp 156 Triliun. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut bocoran nilan besaran Gaji ke-13 dan THR pensiunan PNS tahun 2023 yang alokasi anggaran dari pemerintah senilai Rp 156,4 triliun.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk program pengelolaan transaksi khusus sebesar Rp 156,4 triliun yang mencakup sejumlah pos anggaran di antaranya THR dan Gaji ke-13 pensiunan PNS.

Salah satunya, anggaran untuk Tunjangan Hari Raya atau THR dan Gaji ke-13 pensiunan bagi Pegawai Negeri Sipil atau PNS di tahun 2023.

Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata dalam rapat panja dengan Badan Anggaran DPR RI terkait belanja pemerintah pusat pada Selasa 20 September 2022.

"Program pengelolaan transaksi khusus, kami mengusulkan untuk dialokasikan Rp 156,4 triliun, antara lain untuk pemenuhan kewajiban pemerintah melalui pemberian manfaat pensiun, termasuk (di dalamnya) pensiun ke-13 dan THR bagi pensiunan PNS, TNI dan Polri," jelasnya.

Besaran Gaji PPPK Terbaru Disebut Naik 20 Persen Plus Dapat Uang Pensiun

Selain untuk pensiunan PNS, anggaran tersebut juga dialokasikan untuk pemenuhan kewajiban pemerintah selaku pemberi kerja melalui pembayaran iuran jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian bagi ASN, TNI, dan Polri.

Lalu dialokasikan untuk pemenuhan komitmen internasional melalui kontribusi pemerintah Indonesia kepada organisasi atau lembaga internasional.

Kemudian anggaran program pengelolaan transaksi khusus mencakup pula alokasi untuk dukungan percepatan pembangunan infrastruktur melalui penyiapan fasilitas dan dukungan kelayakan proyek skema KPBU.

"Juga untuk pembayaran biaya operasional penyelenggaraan manfaat pensiun, pembayaran selisih harga beras Bulog, serta untuk penggantian biaya dan margin investasi pemerintah," kata Isa.

Adapun yang dimaksud dengan pembayaran selisih harga beras Bulog yakni biaya yang ditanggung pemerintah atas selisih harga beras yang dijual Bulog berdasarkan penugasan.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved