Sengketa Lahan SDN 41 Disegel, DPRD Kota Pontianak Minta Pemkot dan Penggugat Segera Duduk Bersama

"Harusnya begitu, kalau sudah diwakafkan atau diberikan itulah tadi Nadzir yang mengurusnya. Kemudian itu menjadi aset Pemerintah," ucapnya.

Penulis: Muhammad Firdaus | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Muhammad Firdaus
Firdaus Zar'in Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Fraksi Nasdem, ketika diwawancarai di Gedung DPRD Kota Pontianak. Senin, 19 September 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Firdaus Zar'in, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Fraksi Nasdem memberikan tanggapannya terkait sengketa lahan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 41 Kecamatan Pontianak Utara disegel oleh pihak ahli waris, Senin 19 September 2022.

Gerbang sekolah tersebut disegel dengan menggunakan rantai dan gembok berukuran besar. Selain itu di sisi pagar sekolah juga terdapat dua baleho besar bertulis Sekolah Disegel Sementara karena pemerintah Kota Pontianak belum menyelesaikan ganti rugi lahan sekolah.

Firdaus mengatakan bahwa hal ini menjadi pelajaran untuk semua masyarakat, agar hal seperti ini tidak kembali terjadi. Maka harus ada perjanjian yang sah di mata hukum.

"Saya sudah konfirmasi kepada kepala dinas pendidikan ya, ini pelajaran buat kita semua kalau memang tanah itu diwakafkan oleh orang tua oleh keluarga, kalau istilah didalam Islam itu harus ada Nadzirnya. Jadi maaf nih, soal tanah ini kan apalagi misalnya memang sudah ada perjanjian," ucapnya.

Pemkot Pontianak Bikin Laporan ke Polisi Atas Penyegelan SD Negeri 41 Pontianak Utara

"Supaya apa jangan timbul masalah hukum dikemudian hari, misalnya orang tuanya nenek moyangnya mewakafkan ternyata anak cucu dan sebagainya itu ndak tau, atau malah ingin menggugat kembali," lanjutnya menjelaskan.

Akibat penyegelan ini, aktivitas belajar mengajar di SDN 41 yang berada di Jalan Gusti Situt Mahmud, Gang Swasembada 2 tersebut, tidak dilaksanakan secara langsung.

Firdaus pun meminta kepada Dinas Pendidikan Kota Pontianak untuk dipindahkan ke tempat-tempat atau SD yang bisa menampung untuk sementara waktu.

"Saya minta kepada Dinas Pendidikan kemarin. Bu Sri, anak-anak yang ada disekolah itu sekarang sementara dipindahkan dulu, untuk tetap berjalan proses belajar mengajarnya," ucapnya.

Ia berharap kepada Pemkot Pontianak dan Penggugat pun dapat duduk bersama untuk mencari jalan tengah dan solusi dari kasus sengketa ini.

"Kemudian kan ada aspek hukumnya tuh, keputusan mahkamah dan lain sebagainya kan. Nanti kan untuk mencari jalan tengahnya itu kan harus ada ini kan hukum," ucapnya.

"Tapi saya minta pihak Pemkot bersama pihak keluarga yang menggugat untuk bisa bertemu membicarakan ini, solusinya seperti apa," lanjutnya menjelaskan.

Sebab menurutnya apabila memang betul lahan ini sudah diwakafkan, maka ini seharusnya sudah sepenuhnya menjadi aset Pemkot Pontianak.

"Harusnya begitu, kalau sudah diwakafkan atau diberikan itulah tadi Nadzir yang mengurusnya. Kemudian itu menjadi aset Pemerintah," ucapnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved