Lokal Populer
Sutarmidji Tegaskan Pendataan BPS Harus Disajikan Dengan Baik, dan Diperoleh Dengan Cara yang Benar
Sutarmidji juga menegaskan kembali tidak boleh ada rekayasa apapun dan tidak boleh ada petugas yang mengisi data asal-asalan
lihat foto
Ia mengatakan misalnya data DTKS itu bukan hanya data kemiskinan tetapi juga kemiskinan dan mendekati miskin. Lalu bagaimana cara memilahnya.
Karena kekeliruan data tersebut, Sutarmidji mengatakan dalam menyalurkan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan selalu bermasalah, karena mereka ketika dimasukkan ke data DTKS, dan sosialisasi tentang strata kemiskinan kurang.
“Jadi ketika mereka masuk dalam data DTKS seperti apapun kondisinya yang bersangkutan tersebut beranggapan berhak mendapatkan bantuan,”pungkasnya.
Bupati Kapuas Hulu
Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, telah mengikuti Rapat Koordinasi Registrasi Sosial Ekonomi ( Regsosek ) tahun 2022 Provinsi Kalimantan Barat, di Hotel Mercure Pontianak, Jumat 16 September 2022.
Dalam kegiatan tersebut Bupati mengharapkan semua pihak dapat berkolaborasi, karena Regsosek bukan semata-mata kegiatan BPS, melainkan Instruksi Presiden.
"Jadi semua pihak perlu bersinergi demi menyukseskan Regsosek," ujarnya.
• Bawaslu Kota Pontianak Siapkan 18 Kuota Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Fransiskus Diaan menegaskan bahwa, d level pusat di antara yang terlibat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Desa dan PDDT, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Agar data yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan, meminimalisasi rekayasa. Dengan tersedianya data ini, tidak lagi terjadi protes dan konflik di tengah masyarakat ketika adanya program perlindungan sosial," ucapnya.
Tambah Bupati, kalau Gubernur Kalbar menyampaikan pentingnya pendataan SATU DATA dalam membangun kemajuan sosial ekonomi masyarakat, karena data yang akurat akan membantu dalam pertumbuhan ekonomi dan keterbukaan informasi bagi masyarakat.
"Pak Gubernur juga menyampaikan pentingnya keakuratan dan transparansi dalam mengumpul kan data. Khususnya di Kalimantan Barat, dalam pengumpulan data, petugas di minta untuk lebih bekerja lebih keras. Hal ini di karenakan beberapa wilayah di Kalimantantan Barat, seperti Kabupaten Kapuas Hulu dan Ketapang, dimana ada kecamatan bahkan Desa yang susah di jangkau," ungkapnya.
Rakor tersebut dilaksanakan oleh BPS Provinsi Kalbar, dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, dan dihadiri oleh Forkopimda Provinsi, DPRD Provinsi, Pemda Kabupaten Kota, Perangkat Daerah Provinsi, Instansi Vertikal BUMD, BUMN, Universitas, dan Organisasi Kemasyarakatan.
