Sutarmidji Tegaskan Pendataan BPS Harus Disajikan Dengan Baik, dan Diperoleh Dengan Cara yang Benar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji menegaskan agar dalam pendataan yang dilakukan oleh BPS harus disajikan dengan baik, dan diperoleh dengan cara yang benar.

Sutarmidji juga menegaskan kembali tidak boleh ada rekayasa apapun dan tidak boleh ada petugas yang mengisi data asal-asalan. BPS Kalbar dikatakannya harus lebih bisa memahami karakteristik penduduk Kalbar dan wilayah.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Provinsi Kalbar terkait pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022. Dengan tema “Mencatat untuk membangun negeri” berlangsung di Mercure Hotel, Jumat 16 September 2022.

Dimana Satu Data menjadi Program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini BPS Provinsi Kalbar siap mendukung pemutakhiran data Regsosek kedepan.

• Data Sementara Korban Longsor PETI di Lembah Bawang Bengkayang

Sutarmidji mengatakan diawal masa jabatannya, ia mendapatkan data terkaitu untuk menyusun PJMD.

Namun pada akhirnya target akhir harus di revisi semua. Sebab data yang di pakai saat itu adalah data dari tahun 2012 sampai 2017.

Akibat dari ketidaksingkronan data tersebut, berdampak pada tidak bisa membuat program yang baik, dan akhirnya capaian target program yang diperoleh juga tidak baik.

“Misalnya dari data pertanian. Dimana untuk produksi sebanyak 1,7 juta ton, berarti sama dengan 1,2 juta ton beras. Sedangkan kebutuhan hanya 600 ton berarti seharusnya kita surplus 600 ribu ton, tetapi faktanya kita minus,”ujarnya.

Akhirnya berpengaruh pada tingkat produktivitas menjadi rendah dan tidak sesuai fakta. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) jadi rendah dan semakin rendah dibawah 90 persen. Akibatnya dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani.

“Sekarang dengan data dan luas tanam yang benar kemudian data produksi yang benar. Sampai hari ini kita beras medium dan premium tertentu itu sudah bisa menyediakan sendiri seperti di Kubu Raya. Jadi, Kalbar hitungannya surplus,”ujarnya.

Sutarmidji mengatakan berdasarkan data Luas tanam dari BPN tercatat 248 ribu hektar, sekarang 300 an ribu hektar, karena ladang yang setahun sekali ditanam juga dimasukkan ke dalam data untuk kepentingan kuota pupuk dan bibitnya.

Ia mengatakan kedepan dengan adanya pencapaian data yang valid dan up to date implikasi dari kebijakan tersebut, maka programnya akan baik, hasil capaiannya juga baik.

Kemudian untuk mencapai hasil dari program itu sangat efisien dan mengurangi penyimpangan -penyimpangan yang terjadi.

Sutarmidji juGa mengatakan terkait data kemiskinan juga demikian bahwa DTKS tercatat ada 462 ribu berdasarkan Kartu Keluarga bukan berdasarkan jiwa Se- Kalbar. Sedangkan angka kemiskinan di Kalbar pada saat itu kurang lebih 7 persen, dan sekarang diangka 6,7 persen.

“Sedangkan 462 ribu itu dikali 3 sebanyak 1.3 jiwa. Artinya lebih dari 25 persen dari jumlah penduduk Kalbar, sedangkan angka kemiskinan hanya 7 persen, nah itu tidak mungkin,”ujarnya.

Ia mengatakan misalnya data DTKS itu bukan hanya data kemiskinan tetapi juga kemiskinan dan mendekati miskin. Lalu bagaimana cara memilahnya.

Karena kekeliruan data tersebut, Sutarmidji mengatakan dalam menyalurkan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan selalu bermasalah, karena mereka ketika dimasukkan ke data DTKS, dan sosialisasi tentang strata kemiskinan kurang.

“Jadi ketika mereka masuk dalam data DTKS seperti apapun kondisinya yang bersangkutan tersebut beranggapan berhak mendapatkan bantuan,”pungkasnya.

Bupati Kapuas Hulu

Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, telah mengikuti Rapat Koordinasi Registrasi Sosial Ekonomi ( Regsosek ) tahun 2022 Provinsi Kalimantan Barat, di Hotel Mercure Pontianak, Jumat 16 September 2022.

Dalam kegiatan tersebut Bupati mengharapkan semua pihak dapat berkolaborasi, karena Regsosek bukan semata-mata kegiatan BPS, melainkan Instruksi Presiden.

"Jadi semua pihak perlu bersinergi demi menyukseskan Regsosek," ujarnya.

• Bawaslu Kota Pontianak Siapkan 18 Kuota Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Fransiskus Diaan menegaskan bahwa, d level pusat di antara yang terlibat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Desa dan PDDT, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Agar data yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan, meminimalisasi rekayasa. Dengan tersedianya data ini, tidak lagi terjadi protes dan konflik di tengah masyarakat ketika adanya program perlindungan sosial," ucapnya.

Tambah Bupati, kalau Gubernur Kalbar menyampaikan pentingnya pendataan SATU DATA dalam membangun kemajuan sosial ekonomi masyarakat, karena data yang akurat akan membantu dalam pertumbuhan ekonomi dan keterbukaan informasi bagi masyarakat.

"Pak Gubernur juga menyampaikan pentingnya keakuratan dan transparansi dalam mengumpul kan data. Khususnya di Kalimantan Barat, dalam pengumpulan data, petugas di minta untuk lebih bekerja lebih keras. Hal ini di karenakan beberapa wilayah di Kalimantantan Barat, seperti Kabupaten Kapuas Hulu dan Ketapang, dimana ada kecamatan bahkan Desa yang susah di jangkau," ungkapnya.

Rakor tersebut dilaksanakan oleh BPS Provinsi Kalbar, dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, dan dihadiri oleh Forkopimda Provinsi, DPRD Provinsi, Pemda Kabupaten Kota, Perangkat Daerah Provinsi, Instansi Vertikal BUMD, BUMN, Universitas, dan Organisasi Kemasyarakatan.