Pemprov Gencarkan Operasi Pasar untuk Kendalikan Inflasi di Kabupaten Sintang, Imbas Harga BBM Naik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalbar akan mengambil langkah konkret untuk mengendalikan inflasi di Kabupaten Sintang. Demikian halnya dengan Pemerintah Kabupaten Sintang, segera menggelar rapat untuk membahas kondisi tersebut.

Kabupaten Sintang masuk dalam 10 kabupaten/kota di Indonesia dengan inflasi tertinggi. Berdasarkan data di laman Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, tingkat inflasi tahun ke tahun (Agustus 2022 terhadap Agustus 2021) di Kabupaten Sintang 7,4 persen.

Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan bahwa sebagian besar kabupaten/kota sudah melakukan langkah konkret untuk mengendalikan inflasi. Lebih dominan yakni dengan melakukan operasi pasar dan menyerahkan bantuan-bantuan sosial sesuai kebutuhan kabupaten.

Seperti diketahui, pemerintah telah mengumumkan kenaikan harga beberapa jenis bahan bakar minyak (BBM). Hal ini tentu berimplikasi pada perekonomian yang salah satunya adalah meningkatnya inflasi yang berdampak pada daya beli masyarakat.

• Satbinmas Polres Sanggau Salurkan Bansos kepada Warga Terdampak Kenaikan BBM

Penanganan dampak inflasi kali ini didukung oleh pemerintah daerah (Pemda) dengan adanya penganggaran belanja perlindungan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Pemda berkontribusi memberikan dukungannya berupa penganggaran belanja wajib perlindungan sosial untuk periode Oktober sampai dengan Desember 2022 sebesar 2 persen, dari Dana Transfer Umum (DTU) diluar Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditentukan penggunaannya.

Adapun belanja wajib perlindungan sosial ini dipergunakan antara lain untuk pemberian bantuan sosial termasuk kepada ojek, UMKM, dan nelayan, penciptaan lapangan kerja, dan/atau pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

Besaran DTU yang dihitung sebesar penyaluran DAU bulan Oktober-Desember 2022 dan penyaluran DBH triwulan IV Tahun Anggaran 2022.

Sutarmidji menyampaikan terkait kontribusi daerah untuk memberikan dukungan berupa penganggaran belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2 persen itu harus digunakan.

“Jadi tidak bisa digunakan yang lain, nanti akan diaudit. BPKP akan mengaudit, BPK akan mengaudit penggunaannya. Nah itu untuk masalah kaitan dengan pengendalian inflasi di seluruh Indonesia,” ujar Sutarmidji pada Rabu 14 September 2022.

Dalam hal ini, Pemprov Kalbar memilih 2 program. Pertama memberikan bantuan sosial (bansos), yang kedua operasi pasar.

“BPS itu kan menghitung inflasi setiap minggu, kemudian diakumulasi per bulan dan pertahun. Kita lihat, kalau minggu ini telur naik dan menyumbang inflasi. Ya sudah kita intervensi, untuk stabilkan pasar,” tegasnya.

Lanjutnya, TPID kabupaten/kota harus bersinergi dengan Bank Indonesia dan sebagainya. Apabila TPID berjalan baik, ia yakin inflasi bisa dikendalikan.

“Ada daerah yang susah dikendalikan inflasinya karena komponennya itu sulit, seperti Sintang. Sintang ini tinggi karena komponen pangannya suka membuat inflasi,” jelasnya.

Ia mencontohkan pada ikan baung yang merupakan ikan sungai, yang mana masih sulit untuk dibudidayakan, dan belum ada tempat budidaya ikan sungai yang memadai.

“Sehingga harga pasaran tergantung tangkapan. Kalau tangkapan banyak, murahlah ikan baung itu. Kalau tangkapan sedikit, maka harga mahal, ini menyumbang inflasi,” jelasnya

Sutarmidji mengatakan yang harus dijaga adalah beras, jangan sampai inflasi. Sebab beras itu penyumbang inflasi pangan sampai di atas 70 persen.

“Makanya saya jaga betul beras ini. Kemarin kita lihat beras 5 kilogram itu Rp 55 ribu di pasar. Lalu kita jual Rp 45 ribu, supaya harga tetap stabil. Bulog juga harus memperhatikan itu,” tegasnya.

Terhadap tingkat inflasi tahun ke tahun (Agustus 2022 terhadap Agustus 2021) di Kabupaten Sintang 7,4 persen. Dikatakannya yang menjadi salah satu faktor penyumbangnya adalah sayur yang datang dari Pontianak.

“Faktornya rata-rata di pangan. Apalagi ada BBM dan transportasi udara. Nanti akan ada operasi pasar di Sintang. Nanti dilihat harga yang naik, kalau gula naik, gula yang kita operasi, kalau telur, ya telur. Tapi saya minta untuk beberapa komponen,” ujar Sutarmidji.

Sutarmidji mengatakan saat ini sedang mengkaji bagaimana mendatangkan cabai dengan mensubsidi ongkos angkut melalui Perusda Pontianak. “Kita coba subsidi ongkos angkutnya. Kita nanti minta dari Perusda Pontianak, terkait (subsidi ongkos) angkutan dari daerah produksi ke daerah Pontianak, dan daerah pasar,” katanya.

Imbas Harga Sawit

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Yustinus menyebut ada banyak faktor yang menyebabkan inflasi tinggi di Kabupaten Sintang. Selain karena kenaikan harga BBM, tapi juga imbas lesunya harga TBS sawit.

"Faktor menyebabkan inflasi tinggi saya lihat faktor alam juga, perubahan iklim, kemudian pengaruh kenaikan harga BBM juga. Kemudian turunnya harga sawit juga berpengaruh ini ke inflasi," kata Yustinus, Rabu 14 September 2022.

Pemerintah Kabupaten Sintang sudah dan akan berupaya untuk menekan laju inflasi. Mulai dari sidak ketersediaan sembako di pasar melihat kebutuhan pangan terutama sembako, sayur, lauk dan sebagainya.

"Jika kurang kita bisa melakukan kerjasama dengan daerah lain. Itu salah satu strategi kita. Kemudian kita juga berusaha setiap minggu evaluasi melihat stok ketersediaan pangan, jangan sampai kita mengalami keterbatasan," katanya.

Yustinus mendorong masyarakat produktif memanfaatkan lahan pekarangan untuk mengembangkan tanaman pangan untuk pengendalian inflasi.

"Kita berharap inflasi kita cepat turun karena memang yang disampaikan beberapa waktu lalu itu situasi bulan agustus, sekarang sebenarnya sudah turun 5 sekian persen. Tentu kita mengimbau pada masyarakat jangan sampai inflasi kita tinggi, kita terus mendorong masyarakat untuk produktif, melakukan kegiatan penanaman sayuran di pekarangan, kemudian memanfaatkan pekarangan menanam kebutuhan sayur mayu," ujar Yustinus.

Menyikapi tingkat inflasi, Pemkab Sintang belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait langkah dan kebijakan daerah dalam menangani inflasi. Rencananya, besok baru akan digelar rapat bersama.

"Besok kita rapat dengan Ibu Sekda, membahas soal inflasi. Hasilnya nanti kita sampaikan," kata Wakil Bupati Sintang, Melkianus ditemui usai membacakan jawaban Bupati Sintang atas pandangan fraksi di kantor DPRD Sintang, Rabu.

Demikian halnya Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah juga belum bersedia memberikan keterangan. Dia menyebut, soal inflasi akan dibahas terlebih dahulu dengan Wakil Bupati Sintang, Melkianus.

"Siap. nanti mau dibahas dulu dengan pak Wabup. Setelah pembahasan rencana akan ada konferensi pers," tulis Yosepha dikonfirmasi Tribunpontianak.

Harga Sembako Naik

Sementara dari pantauan Tribun di Pasar Junjung Buih Sintang, sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan. Bahkan harga ayam potong sudah naik sebelum pemerintah resmi memutuskan harga BBM naik.

"Ayam naik, Bang, dari seminggu ini udah main 3-4 ribu rupiah (kenaikannya)," kata Iwan, pedagang ayam di Pasar Junjung Buih, Sintang, Rabu 14 September 2022.

Sebelum harga naik, Iwan menjual perkilogram ayam seharga Rp 40 ribu. Sekarang, perkilonya dijual rentang harga Rp 45--48 ribu rupiah.

"Kurang paham kenapa naik, dari perusahaan udah naik, dari tempat saya ambil. Sudah seminggu lebih ini naik. Bahkan sebelum BBM naik, harga ayam udah naik," kata Iwan.

Iwan menduga, kenaikan harga ayam potong imbas dari kenaikan harga pakan ternak di pasaran, ditambah lagi keputusan pemerintah menaikkan harga BBM. "Umpan ayam pun dari 400 jadi 500 lebih," jelasnya.

Kenaikan harga ayam potong diakui Iwan berpengaruh terhadap penjualan harian. Pendapatannya, otomatis tak menentu.

"Tentu berpengaruh ke penjualan harian, tergantung hari. Sekarang harga udah naik, (pembeli) sepi lagi. Ndak tentu, susah sekarang. Masih ada lah. Cuma kadang sepi, kadang berkurang juga," ungkap Iwan.

Sudah harga naik, pembeli sepi lagi. Itulah yang dirasakan para pedagang di Pasar Junjung Buih Sintang. Kenaikan harga BBM mulai dirasakan oleh para pedagang. Mau tak mau, mereka ikut mekanisme pasar. Ketika harga beli naik, mereka juga menaikkan harga jual ke konsumen.

"Semenjak BBM naik, naik semua lah harganya. Pokok semua naik, cabe bawang, sayur- sayur daun. Sekitar 10 persen kenaik semua jenis sayur," kata Marjan, pedagang sayur di Pasar junjung buih, Rabu 14 September 2022.

Sebagian besar komoditas sayur-mayur yang dipasok dari luar Sintang, mengalami kenaikan harga. Sejak pemerintah menaikkan harga BBM, ongkos biaya transportasi juga naik. Sementara, pasokan sayur lokal tidak cukup memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Harga ongkos kirim yang berubah. Cabai, dari Pontianak. Sebenarnya ada dari Sintang tapi ndak cukup. Khusus cabai lokal ndak mencukupi. Kecuali timun, terang, sawi, itu lokal semua," ungkap Marjan.

Saat ini, Marjan menjual cabai satu ons Rp 13 ribu rupiah, perkilonya 120. "Barang ndak ada yang dari lokal, mahal karena biaya transportasi. Ongkos kirim naik," jelasnya.

Marjan mengakui, kenaikan harga berimbas pada sepinya pembeli. Jika dagangan tak laku dan busuk, terpaksa dibuang. "Barang naik pembeli sepi. Berkurang omsetnya. Ndak ada solusi. Kalau ndak laku dibuang lah, kalau dipertahankan pun ndak bisa. Ndak bisa dijual lagi, sudah resikonya.

Kenaikan harga bahan pokok juga terjadi di Pasar Flamboyan Kota Pontianak. Meski tidak semua kebutuhan pokok harganya naik, namun hal ini telah menjadi keluhan banyak masyarakat.

Para pedagang di Pasar Flamboyan mengeluhkan kondisi ini, menurut mereka kondisi ini telah berdampak pada jual-an dan penghasilannya.

Siti, salah satu pedagang di Pasar Flamboyan, menjelaskan bahwa kondisi ini telah terjadi cukup lama sejak diserang pandemi, kondisi semakin diperparah setelah naiknya harga BBM.

"Kalau nanyak harga ini naek semua, kalau cabai emang naek sudah lama, sayur-sayuran juga naek. Naek semua sembako ini, dari indomie, dari minyak semua kan naek harganya," ucapnya.

Hal ini menurutnya telah berdampak pada jumlah pembeli, ia menjelaskan semakin naik harga maka pembeli juga semakin sepi. "Mana dek, semakin naik semakin sepi lah," ucapnya.

Bahkan perubahan yang terjadi sangat drastis, dangan yang biasanya bisa di jual dalam waktu sehari saja kini harus menunggu hingga 2-3 hari untuk menghabiskan dagangannya. "Kadang 2 atau 3 hari baru habis jualannya, waktu normal sehari bisa habis," ucapnya.

Bahkan kadang ia harus menjual di bawah harga modal. Tidak jarang pula ia harus membuang untuk jenis sayur-sayuran yang mudah busuk yang ada pada jualannya, dikarenakan tidak habis.

"Kalau ndak laku ya di jual lah walaupun di bawah modal, kalau udah busuk ya dibuang gimana juga kalau udah busuk," ucapnya.

Darwin, pedagang lainnya dalam seminggu terakhir merasakan kenaikan cukup tajam pada komoditas cabai. Sedangkan yang lain relatif stabil. "Pokoknya yang naik cabai kering cabai rawit yang lain stabil," ucapnya.

Slamet, penjual tempe dan tahu mengaku bahkan pembelinya menurun hingga 30 persen sejak BBM naik. "Menurun, jauhlah mungkin sekitar 30 persen lah," kata Slamet.

H Hayadi, penjual daging sapi mengaku daging sapi telah naik sejak wabah PMK masuk. Beberapa waktu lalu harga daging sapi lokal masih Rp 160.000 namun sejak BBM naik harga daging sapi lokal juga ikut naik hingga Rp 180.000.

Bahkan untuk saat ini daging Sapi lokal sulit ditemukan di Pontianak, akhirnya para pedagang daging sapi ini sementara waktu beralih ke daging sapi impor atau sapi kotak.

"Harganya bukan naik lagi dah kelewatan Rp 180.000 sekarang ini sapi lokal, di daerah ada yang sampai Rp 200.000," ucap Hayadi.

"Jadi sementara kita jual sapi impor, harganya mulai dari Rp 90.000-120.000, walaupun pembeli banyak ndak mau daging ini, tapi kita harus tetap jualan," ucapnya.