Tekan Inflasi! Pemprov Kalbar Pilih Lakukan Dua Program Bantuan Sosial dan Operasi Pasar

Sebagai upaya mengendalikan inflasi, Sutarmidji mengatakan bahwa sebagian besar kabupaten/kota sudah melakukan langkah konkret.

Penulis: Anggita Putri | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Adpim Pemprov Kalbar
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji didampingi Sekda Kalbar mengikuti pengarahan dari Presiden Jokowi tentang pengendalian inflasi kepada seluruh Kepala Daerah di Indonesia, secara virtual di Ruang DAR Kantor Gubernur, Selasa 13 September 2022.// Adpim Provinsi Kalbar 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kabupaten Sintang, Provinsi Kalbar masuk dalam 10 kabupaten/kota di Indonesia dengan inflasi tertinggi.

Berdasarkan data di laman Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, tingkat inflasi tahun ke tahun (Agustus 2022 terhadap Agustus 2021) di Kabupaten Sintang 7,4 persen. 

Sebagai upaya mengendalikan inflasi, Sutarmidji mengatakan bahwa sebagian besar kabupaten/kota sudah melakukan langkah konkret.

Lebih dominan yakni dengan melakukan operasi pasar dan menyerahkan bantuan-bantuan sosial sesuai kebutuhan kabupaten. 

Dua Mobil Terlibat Kecelakaan di Jalan Ahmad Yani Pontianak, Polisi Pastikan Tak Ada Korban Jiwa

Seperti diketahui, dengan telah diumumkannya kenaikan BBM bersubsidi. Hal ini tentu berimplikasi pada perekonomian nasional yang salah satunya adalah meningkatnya inflasi yang berdampak pada daya beli masyarakat. 

Penanganan dampak inflasi kali ini didukung oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dengan adanya penganggaran belanja perlindungan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Dimana Pemda berkontribusi memberikan dukungannya berupa penganggaran belanja wajib perlindungan sosial untuk periode Oktober sampai dengan Desember 2022 sebesar 2 persen, dari Dana Transfer Umum (DTU) diluar Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditentukan penggunaannya. 

Adapun belanja wajib perlindungan sosial ini dipergunakan antara lain untuk pemberian bantuan sosial termasuk kepada ojek, UMKM, dan nelayan, penciptaan lapangan kerja, dan/atau pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah. 

Besaran DTU yang dihitung sebesar penyaluran DAU bulan Oktober-Desember 2022 dan penyaluran DBH triwulan IV Tahun Anggaran 2022. 

Sutarmidji menyampaikan terkait kontribusi daerah untuk memberikan dukungan berupa penganggaran belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2 persen itu harus digunakan. 

“Jadi tidak bisa digunakan yang lain, nanti akan diaudit. BPKP akan mengaudit, BPK akan mengaudit penggunaannya. Nah itu untuk masalah kaitan dengan pengendalian inflasi di seluruh Indonesia,”ujarnya, Rabu 14 September 2022.

Dalam hal ini, Pemprov memilih 2 program yang pertama memberikan bantuan sosial (bansos), yang kedua operasi pasar. 

“BPS itu kan menghitung inflasi setiap minggu, kemudian diakumulasi perbulan dan pertahun. Kita lihat, kalau minggu ini telur naik dan menyumbang inflasi. Ya sudah kita intervensi, untuk stabilkan pasar,”tegasnya.

Lanjutnya, TPID kabupaten/kota harus bersinergi dengan Bank Indonesia dan sebagainya. Apabila TPID berjalan baik, ia yakn inflasi bisa dikendalikan.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved