Jabat Kepala Dinas PUPR Kalbar, Iskandar Zulkarnaen Akan Fokus Kejar Target 80 Persen Jalan Mantap

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Iskandar Zulkarnaen resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalbar usai dilantik Gubernur Kalbar, Sutarmidji di Balai Petitih Gubernur Kalbar, Senin 12 September 2022.

Menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalbar, Iskandar Zulkarnaen mengatakan akan lebih fokus pembangunan infrastuktur jalan Provinsi, agar mencapai 80 persen  jalan Mantap.

“Saya akan lebih fokus pada penyelesaian jalan Mantap karena itu rapot kinerja Pemimpin kita, yang tentunya menjadi rapot kita juga. Jadi jalan Mantap lebih kita fokuskan karena itu berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya usai dilantik.

• RAPBD 2023 Titik Beratkan Infrastruktur, Anggaran Jalan Provinsi Rp 800 Miliar

Karena begitu jalannya baik, maka pergerakan ekonominya juga baik. Namun bukan berarti  ia mengabaikan tugas yang lainnya. Seperti SDA, Cipta Karya yang meupakan bagian yang juga harus diperhatikan.

“Tapi fokus kita adalah ke jalan. Karena bagian dari pegungkit ekonomi masyarakat untuk menjadi masyarakat sejahtera,”ungkapnya

Ia mengatakan akan  mencoba untuk membuat suatu pola penanganan jalan agar lebih fokus pada suatu wilayah, terkait dengan besaran anggaran yang dimiliki oleh Pemprov Kalbar. 

“Kalau kas anggaran kita terbatas ngapain kita ngerjakan dengan ruas yang panjang. Kan itu tidak berdampak kepada ekonomi masyarakat, tapi pada saat anggaran itu disesuaikan dengan anggaran terbatas. Kita akan lebih menyelesaikan ruas yang pendek dulu dalam suatu wilayah misalnya di Kayong Utara, Sekadau itu lebih fokus,”jelasnya.

Menurutnya, jika menyelesaikan jalan itu menjadi mantap dalam suatu wilayah maka ekonomi akan bergerak naik. Artinya kalau ekonomi bergerak naik menjadi faktor penambah PAD.

Dengan  begitu anggaran Provinsi  juga meningkat. Sehingga kedepan bisa menyelesaikan jalan yang tertunda pembangunannya.

“Tapi kalau kita sebarkan secara parsial dengan anggaran segitu, mungkin akan terasa merata bagi masyarakat, tapi tidak berdampak,” ungkapnya.

Makanya dari itu, ia akan lebih fokus menyelesaikan jalan mantap yang fokus di daerah mana yang kondisi mantapnya masih kurang, dan akan disesuaikan dengan alokasi anggaran.

“Permasalahan kita adalah pada anggaran yang tidak bisa dipaksakan harus menjadi banyak . Sektor lain juga tentu mendapatkan perhatian dari Gubernur . Jadi kita coba siasati dengan melakukan komunikasi dengan Pemerintah Pusat agar mendapatkan dukungan,”ujarnya.

Dikatakannya kalau hubungan komunikasi antara daerah dan pusat terjalin bagus. Maka akan lebih mudah mendapatkan informasi. 

“Artinya slot yang kemungkinan Pemda dapatkan, itu yang kita bangun dengan Pemerintah pusat. Artinya kalau kita sudah bagus mendapatkan informasi kita terbantu dalam permasalahan anggaran . Misalnya DAK karena DAK itu dananya besar kita kordinasikan.  Mereka tangani ruas jalan panjang dengan tingkat kerusakan lebih komplek artinya kita lebih fokus ke yang pendek kayak Semubuk Sintang, Nanga Tebidak,” jelasnya.

Ia mengatakan akan mencoba untuk memberi pengalaman kepada masyarakat bahwa penanganan jalan dengan keterbatasan anggaran harus pandai mensiasati, karena kalau pembangunan disebarkan tidak ada dampaknya.