Ombudsman RI Lakukan Penilaian Penyelanggaraan Publik 2022 Pada DPMPTSP Kalbar

Untuk tahun 2022 ini Ombudsman juga menilai secara kualitas berdasarkan kompetensi penyelenggara, pengelolaan pengaduan dan persepsi masyarakat

Penulis: Nina Soraya | Editor: Nina Soraya
Tribun Pontianak/Nina Soraya
Pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalbar menunjukkan cara kerja KIOSK Interaktif kepada masyarakat yang sedang mengurus perizinan di Kantor DPMPTSP Kalbar, Kamis 8 September 2022. KIOSK Interaktif ini bisa digunakan masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran terhadap pelayanan publik yang diberikan DPMPTSP Kalbar. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalbar melakukan penilaian penyelenggaran pelayanan publik Tahun 2022 kepada kementerian, lembaga, atau daerah.

Satu di antaranya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalbar pada Kamis, 8 September 2022.

Sekretaris DPMPTSP, Drs Fauzi, mengatakan sangat mendukung penilaian penyelenggaran Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Ombudsman.

Oleh karena DPMPTSP merupakan lembaga penyelenggara pelayanan perizinan terpadu di Kalbar.

DPMPTSP Kalbar memang harus selalu dituntut dapat memberikan pelayanan perizinan yang cepat, akurat, dengan biaya sesuai ketentuan, secara transparan kepada masyarakat.

“Sebagai lembaga pelayanan publik yang jadi tempat masyarakat untuk mengurus banyak perizinan, kami tentu siap untuk dilakukan penilaian serta terus berinovasi mengembangkan model dan sistem pelayanan prima,” ujarnya.

Kepala Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Kalbar sekaligus sebagai Tim Asesor, Budi Rahman menjelaskan penilaian pelayanan publik memang rutin dilakukan. Namun untuk tahun ini ada perbedaan untuk penilaiannya.

Kegiatan Supervisi Pelayanan Publik, Ombudsman RI Kunjungi Polres Kayong Utara

"Jika pada tahun yang lalu lebih menitikberatkan variabel atributif berupa ketersediaan layanan fisik dari standar kepatuhan sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Untuk tahun 2022 ini Ombudsman RI juga menilai secara kualitas berdasarkan kompetensi penyelenggara, pengelolaan pengaduan dan persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan," jelasnya.

Output penilaian Ombudsman RI tahun ini juga ada penambahan opini publik dalam menilai pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

“Yang hari ini kita lakukan dalam rangka mendorong pelayanan publik menjadi makin lebih baik dalam hal memberikan pelayanan pada masyarakat,” ujar Budi.

Dijelaskannya pula saat ini Tim Ombudsman RI Perwakilan Wilayah Kalbar sedang melakukan penilaian yang sama di 14 kabupaten kota.

“Tentu kita akan melakukan input hasil penilaian ini lalu kita olah dan nanti akan kita sampaikan, Insya Allah di penghujung tahun,” ujarnya.

 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved