Tandatangani Nota Kesepakatan KUA - PPAS, Suriansyah Ungkap Perioritas APBD Kalbar 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - DPRD Kalimantan Barat gelar penandatanganan nota kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS), APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2023.

Acara penandatanganan tersebut diselenggarakan di ruang rapat paripurna gedung Balairungsari DPRD Kalbar, Selasa 16 Agustus 2022.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalbar Fraksi Gerindra Suriansyah, dengan dihadiri oleh 39 anggota DPRD dari total 65 orang.

Sedang dari jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar dihadiri langsung oleh Gubernur Sutarmidji dan Wakil Gubernur Ria Norsan beserta Sekretariat Daerah dr Harrison.

"Jadi hari ini kita penandatanganan kesepakatan KUA PPAS, bahwa kita legislatif dan eksekutif sepakat ajuan KUA dan PPAS untuk dibahas ke selanjutnya," ucap Wagub Ria Norsan.

Wagub Norsan mengatakan bahwa target utama KUA & PPAS tahun ini dititikberatkan pada pembangunan infrastruktur, khususnya jalan yang sampai saat ini masih menjadi salah satu masalah utama di Kalbar.

• Wakil Ketua DPRD Kalbar Minta Pemkab Sintang Segera Tangani Permasalahan PETI untuk Cegah Banjir

"Titik beratnya untuk RAPBD tahun yang akan datang itu pertama kita untuk infrastruktur.

Karena target kita ini di akhir kepemimpinan kami infrastruktur itu bisa 80 persen dalam keadaan baik.

Karena pada saat kami masuk itu infrastruktur baru sekitar 40 persen kondisinya.

 Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 69 persen hampir 70 persen, target kami itu di atas 80 persen," ucapnya.

Selain infrastruktur Pemprov Kalbar juga akan fokus terhadap permasalahan pendidikan dan kesehatan, mengingat masih banyak daerah yang belum mempunyai fasilitas kesehatan dan pendidikan yang cukup.

"Kemudian juga selain infrastruktur juga, kita fokus kepada pendidikan dan kesehatan, pembangunan sekolah ditingkat kabupaten kota, kemudian kesehatan kita dibeberapa tempat telah kita laksanakan pembangunan rumah sakit sudah selesai," ucapnya.

• DPRD Kalbar Sampaikan Keputusan Soal LKPj Gubernur

Untuk menekan angka kemiskinan Pemprov merencanakan pembangunan fasilitas-fasilitas sosial yang diharapkan dapat membantu untuk menjangkau langsung ke seluruh masyarakat.

"Kemudian untuk mengurangi angka kemiskinan dengan kita banyak membangun fasilitas-fasilitas sosial," ucapnya.

Terkait target Pertumbuhan Ekonomi sampai 5,7 persen pada tahun 2023, Ria Norsan mengatakan bahwa ia merasa optimis dengan target tersebut, mengingat capaian pertumbuhan ekonomi saat ini sudah cukup bagus.

"Target kita memang kesitu, kita lihat sekarang sih pertumbuhan ekonomi kita Kalbar sudah bagus ya, sudah 4.6 persen kalau tidak salah ya, sudah cukup bagus sehingga target itu saya rasa akan tercapai," jelasnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kalbar Suriansyah menjelaskan  bahwa besaran persentase alokasi prioritas anggaran APBD Kalbar pada tahun anggaran 2023 adalah 27 persen untuk infrastruktur, 20 persen untuk pendidikan, 10 persen untuk kesehatan, dan sisanya dianggarkan secara merata ke semua sektor.

"Sebenarnya sama, infrastruktur kita kurang lebih 27 persen dari anggaran APBD, Kemudian pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen, yang lain-lain merata lah," ucap Suriansyah.

Menanggapi terkait target Pertumbuhan Ekonomi Kalbar menjadi 5,7 persen pada tahun 2023, Suriansyah menjelaskan bahwa ia cukup optimis, meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi.

"Kalau melihat kondisi Perekonomian Ekonomi di negara kita itu kemungkinan tercapai, cuman tantangannya kondisi globalnya yang lebih menantang karena masih terjadi krisis di luar negeri yang kemungkinan berimbas ke dalam negeri.

Tapi kalau untuk kondisi ekonomi makro nasional itu insyaallah tercapai, walaupun lebih rendah sedikit dari pertumbuhan nasional," tutupnya kepada wartawan.