RAPBD 2023 Titik Beratkan Infrastruktur, Anggaran Jalan Provinsi Rp 800 Miliar
Saya upayakan jalan lainnya juga bisa operasional walaupun belum diaspal, tapi insyaallah bisa operasional
61 Ruas Jalan Nasional
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar, Sukaliman, mengatakan sebelum ada penetapan jalan nasional yang baru, ada 73 ruas jalan provinsi dengan total panjang 1.534,75 km. Yang mana kondisi mantapnya pada akhir tahun 2021, yaitu 1.027,5 km 66,95 persen. Sedangkan tidak mantap 507,25 km 33,05%.
Sementara, setelah ada penetapan baru, status Jalan Nasional di daerah (data masih dikonsolidasikan), jumlah ruas jalan provinsi, berkurang menjadi 61 ruas dengan total panjang 1.508,85 km. Kondisi mantap 1.001,73 km 66,39%. Tidak mantap 507,12 km 33,61%.
“Pekerjaan yang sedang berjalan pada Tahun Anggaran (TA) 2022 ini, kita targetkan sampai pada kondisi 71,17%-72,18%,” katanya.
Lanjut dia, untuk di tahun 2023 mendatang Pemerintah Provinsi menargetkan kondisi jalan mantap di Kalbar mencapai di angka 80 persen. “Dan di TA 2023 kita targetkan sebesar 78% - 80%,” ujarnya.
Selain itu, menurut penuturannya, secara teknis pengertian jalan mantap juga mengacu kepada lapisan material yang menutupnya. Jadi ada jalan yang disebut mantap di atas lapisan tanah berbutir kasar, ada mantap diatas lapisan kerikil, dan mantap di atas aspal.
“Dapat disebut mantap, jika ketiga jenis jalan tersebut dapat dilalui dengan lancar,” jelasnya.
Sukaliman menambahkan, dengan mengacu pengertian tersebut, maka cara penanganannya juga disesuaikan.
“Secara teknis kondisi jalan ada empat kondisi. Baik, sedang, rusak ringan, rusak berat. Kita sebut dan kejar target mantap adalah jika kondisinya baik dan sedang,” ungkapnya.
Ia juga menyebutkan satu diantara jalan mantap yang ada di Kalimantan Barat. “Misalnya Kabupaten Landak, ada ruas provinsi ngabang-serimbu sepanjang 53,1 km, itu 100% mantap,” tukasnya.
Sebelumnya, DPRD Kalimantan Barat gelar penandatanganan nota kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS), APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2023 di ruang rapat paripurna gedung Balairungsari DPRD Kalbar, Selasa 16 Agustus 2022).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalbar Fraksi Gerindra Suriansyah, dengan dihadiri oleh 39 anggota DPRD dari total 65 orang. Sedang dari jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar dihadiri langsung oleh Gubernur Sutarmidji dan Wakil Gubernur Ria Norsan beserta Sekretariat Daerah dr Harrison.
Wagub Norsan mengatakan bahwa target utama KUA & PPAS tahun ini dititikberatkan pada pembangunan infrastruktur, khususnya jalan yang sampai saat ini masih menjadi salah satu masalah utama di Kalbar.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pontianak/foto/bank/originals/Gubernur-Sutarmidji-usai-menjadi-inspektur-sdf-sdfsd.jpg)