Targetkan Pajak Rp 7 Triliun, Gubernur Kalbar Sutarmidji Optimis Realisasi Bisa Lebihi Target

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Target penerimaan pajak Kanwil DJP Kalimantan Barat Tahun 2022 sebesar Rp 7,55 Triliun. Saat ini hingga 30 Juni 2022 atau per semester I, realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Kalbar sudah tercapai Rp 5,46 triliun atau 72,38 persen.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji optimis pencapaian pajak hingga Desember 2022 bisa diatas Rp 9 triliun.

"Target penerimaan pajak nasional tahun ini Rp 7,5 triliun, perkiraan saya bisa di atas 9 triliun untuk Kalbar. Jangan khawatir Pak," ujar Midji kepada Kakanwil DJP Kalbar saat Peringatan Hari Pajak di Hotel Mahkota Kamis 14 Juli 2022.

Ia mengatakan tahun 2022, PAD juga akan lebih besar, dimana saat ini realisasi sudah lebih dari 58 persen.

"Saya perkirakan akan lebih dari target. Karena trennya makin bagus, ini menunjukkan ekonomi Kalbar sudah pulih," ujarnya.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 perkiraan Midji diatas 5 persen namun semua stakeholder harus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

"Komoditas seperti beras, gula, dan lainnya jangan sampai menjadi penyumbang inflasi," ujarnya.

Penyumbang PAD terbesar kata Midji adalah retribusi-retribusi pemakaian kekayaan daerah, BUMD dan sebagainya.

• Sutarmidji Singgung Objek Pajak yang Belum Tersentuh Seperti PETI dan Transaksi Niaga Kratom

"Bank Kalbar itu memberikan kontribusi PAD hampir Rp 100 miliar setiap tahun. Sampai hari ini pendapatan asli daerah realisasinya sudah 58,23 persen, pajak daerah 52,53 persen hampir 53 persen. Tadi malam kita membuat KUA PPAS, saya bilang saya maunya dari Rp 5,6 triliun, tahun depan itu Rp 6,1 triliun," ujarnya.

Ia mengatakan dalam mencapai target pasti ada tantangan. Selama kualitas belanja baik ia mengatakan jangan takut dengan masalah politis.

"Kepala daerah enggak perlu takut.
Bagaimana kita ngelola kalau tidak ada tantangan, jangan hanya sekedar mendapatkan. Takutnya tahun politik, enggak apa-apa karena belanjanya untuk kesejahteraan rakyat bukan belanja untuk foya-foya enggak tentu," ujarnya.

Midji mengatakan yang perlu ditakuti ketika pendapatan besar namun belanja tidak produktif.

"Tidak menyentuh kepentingan masyarakat, tidak menyentuh kepentingan rakyat, itu yang jangan. Tapi selama belanja itu kualitas belanjanya baik dan itu bisa dongkrak kesejahteraan masyarakat, sudah jalan aja," ujarnya.

Ia mengaku saat itu obsesinya menjadikan Kalbar menjadi provinsi dengan ekonomi teratas.

"Dulu Kalbar dari 5 provinsi di Kalimantan ekonominya tampilan ekonomi selalu berada di nomor 4. Setelah Kaltim, Kalsel, Kalteng, baru Kalbar. Saya bilang enggak bisa, saya maunya tampil nomor 1, nah silakan lihat data 2 tahun 3 tahun terakhir ini, Kalbar sudah tampil di nomor 2.

Bahkan pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi dibanding Kaltim dibanding Kalsel, Kaltara, Kalbar yang paling tinggi, IPM kita paling rendah, kemiskinan kita paling tinggi di Kalimantan. Kita mendongkrak ekonomi untuk menutup tampilan itu," ujarnya.

Midji mengatakan dengan penghasilan CPO 5,3 sampai 6 juta ton per tahun yang tercatat di Kalbar itu belum 20 persen.

"Karena kita tidak ada pintu ekspor, ada waktu itu Badau saja itu kecil. Semuanya lewat Riau, Batam, Tanjung Perak, Lampung, sehingga nilai ekspornya tercatat di sana. Makanya bagi hasil sawit saya mintanya bukan berdasarkan pintu ekspor tapi berdasarkan daerah produksi dan Alhamdulillah sudah oke sehingga ketika ekspor CPO nanti tercatat tampilan ekonomi Kalbar itu akan semakin baik," ujarnya.

Kalau IKM tidak di Kaltim, ia yakin Kalbar bisa diurutan nomor 1.

"APBD mereka sudah Rp 14 triliunan, kita baru Rp 5,6 triliun tapi melihat pembangunan walaupun kita lebih luas wilayahnya kita masih bisa selesai, tampilan ekonomi Kalbar sekarang selalu di nomor 2 pada 3 tahun terakhir ini. Dan ketika nanti CPO di sini, kemudian smelter bauksit sudah berproduksi dan bertambah maka ekonomi Kalbar akan lebih kuat," ujarnya.

Hal yang harus dijaga bersama kata Midji adalah kebutuhan pokok sehari-hari jangan sampai inflasi.

"Alhamdulillah beberapa bulan ini beras sudah tidak menyumbang inflasi, justru deflasi. Gula masih karena kita tidak ada produksi di sini, tapi itu akan bisa diatasi ketika kita memberi ruang kepada swasta tidak hanya satu yang monopoli tapi banyak distributor. Inflasi tidak ada masalah asal masih di bawah pertumbuhan ekonomi. Kalau perkirakan BI inflasi 4,5 persen, saya masih di atas 5 persen," katanya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News