Sutarmidji Singgung Objek Pajak yang Belum Tersentuh Seperti PETI dan Transaksi Niaga Kratom

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji berharap sektor perpajakan terus tumbuh lantaran banyak potensi objek-objek pajak yang belum tersentuh. 

Misalnya kata Midji ada potensi pendapatan dari Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), kratom, hingga nilai tambah bauksit.

"Polda sudah menyita 68,9 Kg, berapa besar produksi selama ini dari kegiatan illegal. Sebetulnya bisa diatasi dengan memberikan wilayah pertambangan rakyat karena ilegal tidak ada pajak yang masuk. Padahal potensi sangat besar," ujarnya saat menghadiri Hari Pajak di Hotel Mahkota, Kamis 14 Juli 2022.

Kedua, kata Midji potensi pajak lainnya yaitu kratom di Kapuas Hulu.

• Chairil Anwar Ungkap Tujuan Kehadiran Bank Sampah Induk Khatulistiwa di Pontianak

"Transaksi yang tidak tercatat dan tidak kena pajak bisa Rp300 miliar hingga Rp Rp 500 miliar per tahun. Padahal ini barang baru akan dilarang 2023," ujarnya.

Selain itu yang perlu disinergikan kata Midji, Kanwil perpajakan jangan hanya bicara mencapai target pajak nasional tetapi bagaimana mendorong pajak daerah meningkat. Dengan meningkatkan perpajakan daerah otomatis kata dia sektor perpajakan meningkat.

"Saya lihat ini masih jalan sendiri-sendiri, harusnya bersinergi," ujarnya.

Ia mengaku setuju presiden melarang ekspor bauksit mentah karena ketika smelter jadi dan bauksit diolah jadi barang setengah jadi atau alumina nilai tambahnya 7,2 kali dari ekspor mentah.

Jika bauksit diolah menjadi barang jadi atau aluminium maka nilai tambahnya menjadi 19,6 kali.

"Sementara kebutuhan aluminium dunia sangat besar dan sumbernya ada di kita. Cuma dalam membangun smelter benar-benar dilindungi dan dipercepat, jangan hanya investasi membangun smelter Rp 3 triliun hanya karena pembebasan lahan Rp 1,5 miliar ada masalah hukum lalu menghambat percepatan pembangunan. Ini harus jadi perhatian kita karena kita mengejar nilai tambah. Saya setuju sekecil apapun melanggar hukum harus ditindak, tapi lihat kepentingan yang lebih besar," ujarnya. 

Ia mengaku setuju dengan audit perkebunan seperti yang dikatakan Luhut Panjaitan lantaran banyak potensi pajak yang belum masuk ke daerah. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News