Hasil Monev Mandiri KI Kalbar Ombudsman dan Dewan Pendidikan Kalbar Masuk Zona Kuning Tahun 2021

“Ini menjadi catatan yang akan kami sampaikan secara resmi nantinya, agar dapat menjadi perhatian bagi Ombudsman RI Pusat terhadap perwakilannya di provinsi-provinsi,” ujar Vici.

Sementara untuk Dewan Pendidikan Provinsi Kalbar, Vici mengatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi website resmi lembaga, website Dewan Pendidikan Provinsi Kalbar belum memuat informasi secara lengkap.

Dimana informasi tersebut yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang wajib diumumkan secara berkala, sebagaimana yang disyaratkan. 

• BPN Landak Serahkan 37 Sertipikat Tanah Kepada PT PLN

Maka dari itu KI Kalbar membuka ruang seluas-luasnya bagi Dewan Pendidikan Provinsi Kalbar dan juga bagi Badan Publik lain yang masih berada pada kualifikasi cukup informatif, kurang informatif, dan atau tidak informatif untuk berkomunikasi dengan KI Kalbar.

“KI Kalbar akan membantu semaksimal mungkin dalam upaya pembenahan dan perbaikan standar layanan informasi publik di setiap badan publik sehingga implementasi keterbukaan bisa berjalan dengan baik” ujar Vici.

Ditempat yang sama, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat, Agus Priyadi menambahkan  bahwa penilaian sudah dilakukan dan Ombudsman Kalbar berada pada zona kuning atau cukup informatif.

“Kami akan memperbaiki, memang bukan lagi cukup sulit untuk mendapatkan Ombudsmankalbar.go.id sampai hari ini dari sekian tahun belum dikabulkan,”ujarnya.

Padahal permohonan tersebut sudah diajukan berulang kali. Tapi jika itu tidak bisa, Ombudsman akan memperbaiki yang lainnya untuk bisa menuju zona hijau. 

“Kami akan kordinasi untuk memperbaikinya. Insya Allah di tahun 2022 sudah ada peningkatan rangking,” ujarnya.

Ia mengatakan minta dukungan dari KI  Provinsi dan lembaga lainnya dalam Keterbukaan Informasi. (*)