Kenapa Warga Blokir Jalan Sintang - Binjai?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Sejumlah perwakilan warga empat kecamatan menggelar aksi pemblokiran jalan, di Desa Simbak Raya, Kecamatan Binjai Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Rabu 15 Desember 2021.

Aksi tersebut buntut kekecawaan masyarakat atas pernyataan Gubernur Kalbar, Sutarmidji yang menyebut ruas jalan provinsi segmen Binjai-Semubuk tidak begitu banyak yang rusak, kecuali jembatan.

“Kalau kita lihat bersama kondisi ruas jalan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Ini baru satu titik (jalan rusak) masih banyak titik lain yang hancur,” kata Danel, warga Binjai.

“Kita tidak peduli apakah ini ruas jalan kabupaten atau provinsi atau pusat, yang kita tahu jalan bisa dilewati.” lanjutnya.

Aksi pemblokiran badan jalan dimulai sejak pukul 08.30 WIB.

Pemblokiran dilakukan di titik jalan rusak dengan cara diportal menggunakan kayu dan bambu.

Akibat penutupan badan jalan tersebut, banyak kendaraan yang tertahan tidak bisa melintas selama lebih dari 4 jam.

• Gubernur Sutarmidji Jelaskan Postingannya di Facebook! Pastikan Akses Terdampak Banjir Dibenahi

(Simak berita terbaru dari Sintang)

Portal baru dibuka pada pukul 12.18 WIB setelah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sintang, Yustinus mewakili bupati menandatangani beberapa tuntutan berisi aspirasi.

Andreas, koordinator aksi menyampaikan ada beberapa tuntutan masyarakat 4 kecamatan kepada pemerintah, khususnya Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmijdi.

“Yang saya tahu hanya satu jembatan yang bagus, selebihnya hancur semua jembatan,” kata Andreas.

“Sebelum natal, kami minta dari Sintang sampai Indung, bisa dilewati. Kami tidak menuntut jalan aspal tapi lakukan pengerasan, apapun caranya. Teman-teman dari pemda bisa berkomunikasi,” jelasnya.

Selain itu, Andreas juga merasa malu jika selama ini masyarakat Sintang yang ingin pergi ke Senaning, Kecamatan Ketungau Hulu, harus memutar melintasi 2 kabupaten agar bisa menuju ke wilayah perbatasan Sintang-Malaysia.

“Jalan Sintang-ketungau hulu 99 persen jalan hancur. Sedangkan, di perbatasan sampai saat infrastruktur belum bisa dilewati, kami harus lewat sekadau dan sanggau,” kata Andreas.

Tuntutan lainnya, warga meminta agar alat berat baik excavator, gleder dan pibro bisa standby di titik-titik jalan rusak.