Breaking News:

Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Dimaknai Legalkan Zinah, Ketua BEM FISIP Untan Angkat Suara

Yang saat ini menjadi kontraversi itu kan menyoal kata persetujuan dalam pasal 5 point f,g, dan h. Yang dimaknai melegalkan zinah

Penulis: Imam Maksum | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Dok Pribadi Riyoldi
Ketua BEM FISIP Untan Riyoldi. Dok Riyoldi 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua BEM FISIP Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak Riyoldi mengatakan Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permen PPKS) adalah langkah nyata untuk memutus rantai kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus.

“Yang saat ini menjadi kontraversi itu kan menyoal kata persetujuan dalam pasal 5 point f,g, dan h. Yang dimaknai melegalkan zinah, padahal tidak begitu konsepnya,” ujarnya kepada Tribun Pontianak, Rabu 17 November 2021

Menurutnya, logika hukum pidana sangat mengenal istilah persetujuan atau tanpa persetujuan.

“Seseorang yang tidak setuju barang miliknya diambil orang lain, itu namanya pencurian. Seseorang yang tidak setuju tanda tangannya dipakai orang lain, itu namanya pemalsuan tanda tangan atau identitas,” jelasnya.

Logika-logika tersebut, menurut Riyo telah diterima sejak lama dan berpihak kepada para korban yang mengalami kerugian, kenapa logika tersebut sulit diperjuangkan untuk korban kekerasan seksual.

PP IKA FISIP Untan Dirikan Posko Peduli Banjir, Siap Distribusikan Bantuan ke Daerah Terdampak Parah

“Contoh sederhana, korban itu tidak akan bisa memberi persetujuan dalam kondisi mengalami kelumpuhan akibat kekerasan, baik kekerasan psikologis atau fisik,” katanya.

Korban, kata dia, juga tidak bisa memberi persetujuan dalam posisi dirinya disekap dan dilecehkan, karena ada ancaman lain disana. Korban tidak bisa memberi persetujuan jika dia masih berusia anak-anak.

Korban tidak bisa memberi persetujuan dalam kondisi tidak sadar.

Frase tanpa persetujuan korban, ingin menegaskan bahwa hanya dari korbanlah keterangan setuju atau tak setuju itu didengarkan, bukan legalitas zinah.

“Itu makanya Peraturan ini lahir,” ujarnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved