Breaking News:

Asesmen Nasional Berbasis Komputer, Sekum PGRI Pontianak sebut Tantangan Paling Besar di Daerah 3T

Saya lihat kendala yang paling besar yang dihadapi oleh Pemprov Kalbar untuk sekolah dasar khsusnya di daerah 3 T

Penulis: Anggita Putri | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Sekretaris Umum PGRI Kalbar, Suherdiyanto saat ditemui di Ruang Kerjanya 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sistem Ujian Nasional (UN) ditingkat satuan pendidikan kini telah resmi ditiadakan, dan diganti dengan pelaksanaan Asesmen Nasional (AN).

Di Kalbar sendiri pelaksanaannya akan dimulai pertama dari tingkat SMK dan Paket C pada 20-23 September.

Dilanjutkan pada tingkat SMA pada 27-30 September, SMP dan paket B pada 4-7 Oktober dan SD pada 8-11 November dan dilanjutkan ada gelombang kedua pada 15-28 November 2021.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Umum PGRI Kalbar, Suherdiyanto mengatakan bahwa Asesmen nasional (AN) merupakan pola pemerintah untuk melakukan pemetaan kualitas sekolah.

Edi Rusdi Kamtono Paparkan Cara Mengurai Kemacetan di Jembatan Kapuas 1 Kota Pontianak

Dimana saat ini telah resmi Ujian Nasional (UN) ditiadakan dan diganti dengan asesmen nasional.

Dikatakannya asesmen nasional ini lebih kepada berbasis komputer yang artinya tidak semua sekolah di Kalbar khususnya dijenjang SD, SMP memiiki fasilitas memadai untuk ketersediaan komputer termasuk jaringan internet.

“Kalau untuk SMA/SMK mungkin lebih mempuni untuk ketersediaan sarana komputer yang lebih banyak,karena SMA/SMK memang disupport langsung dari provinsi dan sekolah lebih banyak terletak di ibu kota kecamatan,”ujar Sekretaris Umum PGRI Kalbar, Suherdiyanto kepada Tribun Pontianak, Jumat 17 September 2021.

Lanjutnya, artinya keterjangkaun akses layanan pendidikan dalam kebutuhan infrastuktur sarana komputer lebih mudah untuk dipenuhi, mengingat SMA menjadi tanggung jawab untuk tindak lanjut ujian Asesmen untuk ketingkat perguruan tinggi.

“Saya lihat kendala yang paling besar yang dihadapi oleh Pemprov Kalbar untuk sekolah dasar khsusnya di daerah 3 T, karena untuk daerah 3T ini pasti akan terbatas akses komunikasi dan infrastruktur jalan yang kurang memadai,”jelasnya.

Dimana untuk secara kuantitas SD jauh lebih banyak dari SMP/ SMA dan memang butuh dana yang cukup besar yang harus dialokasikan Pemda misalnya di kabupaten kota untuk menyiapkan sarana dan prasarana serta ketersediaan komputer sebagi alat utama asesmen nasional.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved