Breaking News:

Kejaksaan Negeri se-Kalbar Teken MoU Dengan BPJS Ketenagakerjaan Bidang Perdata dan TUN

Masyhudi menyampaikan bahwa, penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara kedua pihak dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Penulis: Ferryanto | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa
Penandatanganan MoU antara BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pontianak dengan Kejaksaan Negeri Se-Kalimantan Barat tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, selasa 14 September 2021. File istimewa. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pontianak melaksanakan perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Se-Kalimantan Barat tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, selasa 14 September 2021.

Bertempat di Lantai 4 kantor kejaksaan Tinggi Kalbar, Kajati Kalbar Dr. Masyhudi, SH., MH beserta Wakajati Kalbar Juniman Hutagaol, SH., MH, para Asisten dan Koordinator Kejati Kalbar menyaksikan Penandatanganan Pejanjian Kerjasama Antara BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pontianak dan Kejaksaan Negeri Se-Kalimantan Barat tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kajati Kalbar Dr. Masyhudi menyampaikan bahwa, penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara kedua pihak dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ini dimaksudkan untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang tidak saja berperan melaksanakan kegiatan penuntutan di pengadilan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dapat bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang diharapkan dapat memberikan manfaat secara optimal kepada Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD, maupun masyarakat pada umumnya.

Pelaksanaan Tes SKD CPNS Kejaksaan RI Selesai, Peserta Tunggu Rekap Hasil SKD Nasional

“Penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini merupakan wujud nyata dalam upaya meningkatkan tugas, fungsi dan peran kedua lembaga, dalam rangka ikut serta memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan menjamin perlindungan kepada pekerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, khususnya di masa sulit seperti saat ini karena adanya pandemi Covid-19 yang masih belum usai,” ungkap Dr. Masyhudi, SH., MH.

Peran Kejaksaan lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh Instansi/lembaga Pemerintah, BUMN/BUMD adalah pertimbangan hukum yang merupakan kegiatan Kejaksaan dalam memberikan nasehat hukum atau pendapat hukum (legal opinion) dan Pendampingan hukum (legal assisten) apabila Instansi/Lembaga Pemerintah / BUMN / BUMD berpotensi atau menghadapi klaim/tuntutan dari pihak lain dalam rangka penyelamatan keuangan negara dan pemulihan keuangan negara.

Sementara itu, Deputi Direktur Wilayah Kalimantan BPJS Ketenagakerjaan Rini Suryani, SE.MM menyampaikan bahwa berdasarkan INPRES Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Dengan perjanjian Kerjasama ini bisa membantu BPJS Ketenagakerjaan untuk mengambil Langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan wewenang masing – masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program jaminan social ketenagakerjaan sebagai bentuk sinergitas dengan instansi penegak hukum khususnya kejaksaan tinggi Kalimantan barat dalam hal pemberian bantuan hukum, pemberian pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain,” jelasnya. (*)

(Simak berita terbaru dari Pontianak)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved