Epidemiolog Griffith University Sebut PPKM di Indonesia Belum Menunjukkan Hasil yang Signifikan
Epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman mengatakan dampak kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Indon
lihat foto
Ini memberikan ancaman terhadap tingginya angka hunian rumah sakit.
• Edi Rusdi Kamtono Sebut Terjadi Penurunan Kasus COVID-19 Sebesar 25 Persen Selama PPKM di Pontianak
Bukan hanya itu, angka kematian pun tinggi, baik pasien di fasilitas layanan kesehatan maupun yang menjalani isolasi mandiri.
“Kita melihat angka kematian yang selalu di atas 1.000 ini, menunjukkan bahwa situasi sangat serius. Karena kematian adalah indikator keparahan dari situasi pandemic di suatu negara,” kata Dicky.
Dengan indikator kematian tersebut, tidak logis menurutnya jika pada beberapa waktu terakhir tren angka kasus harian menurun jauh dibawah 100.000, mengingat banyaknya jumlah penduduk Indonesia.
Artinya masih banyak kasus di tengah masyarakat yang belum terdeteksi.
Karena itu, jika PPKM Daruarat terpaksa dilonggarkan, maka menurutnya pemerintah harus mencari opsi solusi berupa kompensasi terhadap situasi yang masih serius ini.
“Dengan cara apa? Meningkatkan testing setidaknya satu juta. Tidak mesti PCR, testing bisa dengan rapid test antigen, bahkan sekarang sudah ada yang harganya di bawah 5 dollar," katanya.
Testing perlu ditingkatkan melalui pola yang aktif di masyarakat.
Menurutnya, testing sebagai satu jalan pendukung pengendalian pandemi yang efektif, meskipun tidak ada PPKM maupun PSBB.
Epidemiolog tersebut pun menyarankan testing dilakukan dengan gratis dan tidak dibebankan kepada masyarakat.
“Karena memang itu yang pas. Sejak awal pandemi, kita harus melakukan dan memilih strategi yang cost effective, tapi memiliki daya ungkit yang besar terhadap pengendalian aspek Kesehatan dan bahkan menghindari beban yang lebih besar di aspek ekonomi, sosial, politik,” kata Dicky.
“Dari awal saya sampaikan 3 T itu, tentu dengan isolasi dan karantina yang efektif. Dan dilakukan juga dengan program kunjungan rumah. Ditambah lagi program vaksinasi yang sudah kita lakukan,” ujarnya
Strategi ini yang menurutnya tepat dilakukan pemerintah dan harus berkesinambungan.
Karena kebijakan pembatasan kegiatan menurutnya tidak cocok dilakukan di Indonesia.
Selain berat bagi pemerintah, juga berat untuk masyarakat Indonesia.
“Beban 3 T ini ada di pemerintah, sehingga kita bisa keluar dari situasi kritis,” ujarnya. (*)
