Breaking News:

Cornelis Minta Agar KPU dan Bawaslu RI Perhatikan Berbagai Aspek Saat Menyusun Anggaran Pemilu

Hal ini diungkapkan Mantan Gubernur Kalbar dua periode ini saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Anggota Komisi II DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan, Cornelis 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota Komisi II DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan, Cornelis meminta agar penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU-Bawaslu dalam menyusun anggaran untuk kepemiluan agar benar-benar memperhatikan berbagai aspek.

Termasuk, kata Cornelis, memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi keuangan negara serta berkomunikasi dengan menteri terkait.

Hal ini diungkapkan Mantan Gubernur Kalbar dua periode ini saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, digelar di ruang Komisi II DPR-RI baru-baru ini.

Baca juga: Hadapi Pemilu 2024, Bawaslu Kapuas Hulu Mulai Susun Langkah Pengawasan Bersama Seluruh Masyarakat

"Kalau bapak ibu menyusun anggaran, menggunakan pemikiran-pemikiran yang bagaimana. Kalau seandainya anggaran diminta tunai, ataukah bapak ibu saudara sekalian terutama KPU-Bawaslu sudahkah ditentukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas berapa," ujarnya.

"Jangan sampai kita menghitung anggaran, tidak terhitung masalah inflasi, masalah keuangan negara. Dihitung betul-betul, kalau perlu koordinasi dengan Menteri Keuangan dengan Menteri Bappenas, sehingga kami berjuang disini tidak sia-sia," katanya.

"Menghadapi Menteri Keuangan ini bapak ibu, tidak gampang, beliau itu kelitnya kuat. Nanti kalau kami berjuang di Badan Anggaran, kan kami juga masuk di Badan Anggaran, inikan kami perjuangkan. Ketika kami berdebat, kami kurang argumentasi, sehingga ini ditolak atau tidak sejalan, repot kita," timpal Cornelis yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) itu.

(Update Informasi Seputar Kota Pontianak)

Walaupun memang, Anggota Badan Pengawas Bidang Perbatasan itu mengatakan, dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat tersebut, Komisi II DPR RI telah mendengarkan penyampaian Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2022 dari KPU RI, yakni sebesar Rp2.452.965.805.000 (dua trilyun, empat ratus lima puluh dua milyar, sembilan ratus enam puluh lima juta, delapan ratus lima ribu rupiah).

"Penyampaian Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2022 oleh KPU RI tersebut, akan kita bahas secara mendalam pada rapat pembahasan RAPBN Tahun 2022 selanjutnya," ujar Cornelis.

Dikatakan Cornelis, Komisi II DPR RI, juga telah mendengarkan penyampaian Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2022 dari Bawaslu RI, yakni sebesar sebesar Rp1.982.860.804.000 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus enam puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved