Seluruh Notaris Harus Aktif di AHU Online, Kemenkum Kalbar Perkuat Layanan Hukum Perdata Digital

Ringkasan Berita:

• Berdasarkan data per 29 April 2026, dinamika layanan fidusia periode Januari - Maret 2026 di Kalimantan Barat menunjukkan tingkat kepatuhan pelaporan akta fidusia oleh notaris yang masih bervariasi.
• Penguatan layanan AHU adalah bagian tak terpisahkan dari komitmen Kemenkum Kalbar dalam memberikan pelayanan hukum yang modern dan berpihak pada masyarakat.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan Penguatan Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), di Ruang Rapat Muladi Kanwil Kemenkum Kalbar secara hybrid. 

Kegiatan ini menghadirkan Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai narasumber utama, dan diikuti oleh jajaran Kanwil Kemenkum Kalbar, Ketua Pengurus Wilayah INI Kalimantan Barat, serta seluruh Majelis Kehormatan Notaris, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah Notaris dari Pontianak, Kubu Raya, Singkawang, dan Sintang, Rabu, (6/5).

Direktur Perdata Ditjen AHU memaparkan bahwa layanan AHU di bidang perdata mencakup pembinaan notaris, layanan jaminan fidusia, legalisasi dokumen, dan pendaftaran wasiat seluruhnya telah didorong menuju digitalisasi melalui sistem AHU Online.

Berdasarkan data per 29 April 2026, dinamika layanan fidusia periode Januari - Maret 2026 di Kalimantan Barat menunjukkan tingkat kepatuhan pelaporan akta fidusia oleh notaris yang masih bervariasi.

Yang menjadi catatan serius adalah masih terdapat 2 notaris yang belum mengaktifkan akun AHU Online sebuah kondisi yang harus segera diselesaikan demi integrasi data nasional yang optimal.

Sesi diskusi yang berlangsung hangat mengangkat sejumlah isu strategis: pengaturan persekutuan perdata notaris yang membutuhkan pembaruan regulasi, kebutuhan Peraturan Menteri Hukum baru yang lebih adaptif dengan dinamika lapangan, serta usulan penguatan kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam pemberian sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran guna memperkuat efektivitas pengawasan dan kepastian hukum.

Baca juga: Kemenkum Kalbar dan Pemkab Mempawah Sepakati Penyempurnaan Adendum Kerja Sama Daerah

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan Kepala Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta, yang menjelaskan peran strategis BHP dalam pengelolaan harta peninggalan, pewalian, pengampuan, harta tidak terurus, serta penerbitan surat keterangan waris. BHP Jakarta mencakup wilayah kerja 8 provinsi termasuk Kalimantan Barat menjadikan koordinasi antara Kanwil, notaris, dan BHP sebagai hal yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum keperdataan bagi masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa penguatan layanan AHU adalah bagian tak terpisahkan dari komitmen Kemenkum Kalbar dalam memberikan pelayanan hukum yang modern dan berpihak pada masyarakat.

"Notaris adalah instrumen negara yang produk hukumnya menyentuh langsung kehidupan masyarakat — dari akta jual beli, fidusia, hingga wasiat. Oleh karena itu, kepatuhan notaris terhadap sistem digital AHU Online bukan pilihan, melainkan kewajiban. Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat akan terus mendorong seluruh notaris di wilayah ini untuk aktif, patuh, dan profesional dalam memanfaatkan layanan digital karena kualitas layanan notaris adalah cerminan langsung dari kualitas perlindungan hukum yang kita berikan kepada masyarakat," ujar Jonny.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Kalbar akan mendorong peningkatan kepatuhan pelaporan fidusia melalui pembinaan intensif berbasis data, mempercepat aktivasi AHU Online bagi 2 notaris yang belum aktif, mengusulkan pembaruan regulasi jabatan notaris, mengoptimalkan monitoring transaksi fidusia, serta meningkatkan koordinasi dengan BHP Jakarta dalam sosialisasi layanan pengelolaan harta peninggalan di Kalimantan Barat. (*)