Gubernur Sutarmidji Tegas Minta Perusahaan di Kalbar untuk Membayar Pajak Air Permukaan   

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Provinsi  Kalimantan Barat akan terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  (PAD) terutama dari sektor pajak yang menjadi kewenangan Daerah. 

Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji mengatakan salah satu pajak yang potensinya tidak sesuai atau jauh dari harapan realisasinya adalah sektor pajak air permukaan.

“Pajak air permukaan ini sebenarnya hitungannya jelas, hanya saja implementasinya banyak instansi-instansi yang berkaitan dengan sektor ini, seperti menjalankan ego sektoral mereka saja,”ujarnya, Selasa 6 April 2021.

Lanjutnya mengatakan seperti pada  kuota bauksit di Kalbar antara 20-25 juta ton pertahun, harusnya di sektor ini daerah mendapatkan pajak air permukaan sekitar 12-15 miliar. 

Namun dikatakannya pernah tidak pihak Bea Cukai menanyakan ekspor bauksit apakah sudah memenuhi kewajiban mereka terhadap sektor perpajakan. 

Baca juga: Gubernur Sutarmidji Minta KSBSI Benahi Organisasi Guna Perjuangkan Hak Buruh

“Saya akan atur itulah yang harus menjadi perhatian kita. Bauksit keluar silahkan, tapi prosesnya kita lindungi, kita bantu. Namun kewajiban harus dijalankan,”ujarnya.

Ia menekankan kalau pajak air permukaan belum dibayar, namun sudah digunakan. Mminimal ekspor berikutnya tidak boleh direalisasikan. Ketika sudah digunakan, maka harus direalisasikan pembayarannya. 

Sutarmidji meminta perusahaan pertambangan yang mempunyai kuota ekspor bauksit segera memenuhi kewajibannya, termasuk yang memproduksi menjadi bahan jadi atau setengah jadi. 

“Saya minta pajak air permukaan ini dibayar karena ini untuk kepentingan membangun infrastruktur di Kalbar,”tegasnya.

Selain itu di Sektor perkebunan juga harus membayar pajak air permukaan dengan hitungannya jelas.

“Saya minta Dinas terkait harus tegas dengan ini. Kita lindungi orang yang membuka usaha di Kalbar, kita permudah apapun yang ingin mereka lakukan, kita transparan saja, tapi mereka wajib memenuhi pajak ini,”jelasnya. 

Gubernur Sutarmidji juga meminta inspektur tambang, betul-betul memperhatikan reklamasi pasca tambang. Dikatakannya Reklamasi ini tidak akan mengembalikan kondisi lingkungan seperti semula.

“Upayakan ada penanaman kembali untuk pohon-pohon yang produktif yang bisa tumbuh di lahan bekas galian bauksit. Ini saya minta dilakukan,” ujarnya.

Dirinya juga mengatakan pajak lain yang masih terbuka potensinya adalah pajak kendaraan bermotor di sektor perkebunan. 

“Perkebunan ini saya yakin ada beberapa yang tidak melaporkan penggunaan kendaraannya dengan benar. Mungkin mereka menggunakan 800 kendaraan untuk angkutan sawitnya, tapi yang dilaporkan seakan-akan paling separuhnya. Ini akan kita dalami,” ujarnya.

Baca juga: Gubernur Kalbar Sutarmidji Pesankan Hal Ini Pada Muswil PPP

Ia meminta terhadap perusahaan perusahaan untuk jujur dalam pembayaran pajak yang menjadi kewajiban-kewajiban terhadap daerah.

Kemudian di sektor perkebunan, Sutarmidji ingin para perusahan melaporkan sumber BBM yang diperoleh.  Karena banyak perusahaan penyuplai BBM di Kalbar ini  yang tidak melaporkan volumenya dengan benar. Sehingga pajak bahan bakar kendaraan bermotor itu tidak maksimal disetorkan kepada daerah. 

“Pajak BBMKB ini kewajiban perusahaan penyuplai, pemasok BBM di Kalbar. Ini kalau memang tidak disetorkan ke daerah masuk kategori penggelapan pajak, mereka bukan wajib pajak tapi wajib untuk setor,”tegasnya.

Jadi apabila yang bersangkutan tidak melakukannya berarti melakukan penyimpangan yang akan ditelusuri. 

“Saya minta kepada seluruh sektor pajak ini intensifkan, dan jangan ada permainan-permainan di sektor ini, tidak ada kompromi, tidak ada kongkalikong apapun yang dilakukan,”ujarnya.

Ia menegaskan siapapun Aparatur pajak Bapenda yang melakukan hal ini dipastikan akan segera keluar dari Bapenda.

“Saya tidak mau ada orang-orang yang kerjanya menjadi benalu, atau kaki tangan mereka-mereka yang suka menggemplang pajak, tidak boleh lagi ada nego-nego. Semuanya harus transparan,” tegasnya.

Ia juga mendukung yang dilakukan Polri dengan menerapkan E-tilang, yang nantinya bisa mengetahui sebuah kendaraan sudah bayar pajak atau belum. 

“Karena itu juga bisa terekam selain pelanggaran lalu lintas lainnya, kita akan jadikan Kalbar termasuk daerah yang dilaunching pada April ini,”jelasnya. 

Ia mengatakan jangan mau tertinggal, ini semuanya jangan dipandang dari komentar sisi negatif atau pandangan personal.

“Semuanya untuk kepentingan semua, ketertiban lalu lintas, kepentingan ketertiban perpajakan dan semua pengguna jalan raya, ini untuk kepentingan kita bersama,”jelasnya. 

Ia berharap semuanya bisa diterapkan dengan baik jangan sampai terlambat. Sektor pendapatan lain juga akan terus intesif. 

“Saya minta mereka atau seluruh yang berusaha di Kalbar ini hendaknya menciptakan iklim yang kondusif dengan memenuhi kewajiban terhadap pemerintah daerah, negara dan masyarakat sekitar perusahaan,”ujarnya.

Ia juga sudah arahkan seluruh Dinas untuk memberikan kemudahan sesuai aturan yang berlaku, jangan menghambat orang untuk berusaha di Kalbar. 

Namun dikatakannya apabila tidak memenuhi kewajiban terhadap negara, daerah dan masyarakat terhadap keberadaan perusahaan itu. Maka akan di ambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. 

“Kalau tidak berani mengambil tindakan, artinya ada hal-hal yang tidak benar,” pungkasnya. (*)