Breaking News:

Wujudkan Pontianak Bebas Pungli, Wali Kota Edi Kamtono Tindak Tegas Oknum Yang Terlibat

Sanksinya mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala, penurunan pangkat, dan bisa pidana seperti yang ada di KUHP

Editor: Jamadin
TRIBUN PONTIANAK/ Muhammad Rokib
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtonono akan menindak tegas kepada oknum jajaran Pemkot Pontianak yang melakukan pungutan lir (pungli) dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.

Edi Kantono juga meminta masyarakat tak segan melapor jika menemukan praktik pungli di lapangan.

"Kita berharap masyarakat segera melaporkan apabila menemukan praktik-praktik pungli di setiap layanan di Kota Pontianak," kata Edi melalui keterangan tertulis.

Sebelumnya, Kota Pontianak ditunjuk sebagai satu di antara kota yang bebas dari pungutan liar (pungli) pada acara sosialisasi Tim Saber Pungli Pusat, di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA), Rabu 10 Maret 2021.

Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi dipilihnya Pontianak sebagai kota yang bebas dari pungli. Edi mengatakan hal itu memang sudah searah dengan komitmen jajaran Pemerintah Kota Pontianak untuk mewujudkan kota yang bebas pungli.

Guna mencegah praktik pungli, Edi Kamtono juga meminta agar masyarakat tidak memberikan imbalan atas pelayanan yang diterima.

Baca juga: Warga Keluhkan Pembuatan SKT Dikenakan Tarif, Inspektorat Benarkan Adanya Laporan Pungli

"Sebagai upaya untuk mewujudkan Pontianak sebagai kota yang bebas dari pungli, saya minta jajaran OPD yang memberikan pelayanan untuk meningkatkan pelayanan sesuai SOP," ungkapnya.

Ketika dikonfirmasi Tribun, Kamis 11 Maret 2021 semua pelayanan di Pemkot Pontianak digratiskan kecuali retribusi Izin Menndirikan Bangunan (IM).  “Semua pelayanan gratis kecuali retribusi IMB,” katanya.

Terkait sanksi yang diberikan kepada oknum pegawai yang melakukan pungli, menurut Edi, akan disesuaikan dengan kasusnya. Sanksi tersebut mulai penundaan kenaikan gaji hingga sanksi pidana.

“Sanksinya mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala, penurunan pangkat, dan bisa pidana seperti yang ada di KUHP,” ungkapnya.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved