Breaking News:

SK Kemenkumham untuk Kepengurusan Partai Demokrat versi Moeldoko? Pengamat: Kuncinya Restu Jokowi

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Kemenkum HAM) dinilai bisa didapat oleh Moeldoko yang terpilih sebagai Ketum Partai Demokrat

KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIM
Moeldoko Ketua Umum Partai Demokrat Lewat KLB Sibolangit 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Kemenkum HAM) dinilai bisa didapat oleh Moeldoko yang terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB).

Namun, pengamat menilai bahwa SK Kemenkum HAM bisa didapatkan Moeldoko.

Kuncinya, restu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Analisa itu disampaikan Pengamat Politik, Hendri Satrio melansir Kompas.com, pada Sabtu 6 Maret 2021 kemarin.

"Tetap ada (peluang) karena kan Moeldoko adalah pejabat pemerintah," kata Hendri kepada Kompas.com.

Baca juga: Lawan KLB Versi Ketum Moeldoko, DPD Demokrat Kalbar Lakukan Hal Ini

Hendri mengatakan, kemungkinan SK Kemenkumham tidak akan turun jika Moeldoko tidak direstui Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

Namun, jika ia melihat proses keberlangsungan KLB Jumat 5 Maret 2021 kemarin tampaknya Moeldoko sudah mendapat restu dari Jokowi.

"Kemungkinan sih kalau kita lihat kemarin dukungan atau tidak ada yang bertindak atau lancar-lancar aja, KLB-nya, ya sangat mungkin diterima sih tapi ya kita lihat lah," ujar dia.

Pembuktian AHY

Lebih lanjut, Hendri Satrio menilai, kini saatnya Ketua Umum Partai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuktikan diri bahwa partai yang dipimpinnya tersebut solid.

Halaman
123
Editor: Haryanto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved