Breaking News:

Konflik Demokrat, Pengamat: Publik Tidak Perlu Iba Pada Kubu yang Tumbang

Kemelut internal juga meruncing di Partai Amanat Nasional (PAN) ketika pendiri PAN Amien Rais meminta pemerintah tidak mengesahkan DPP PAN hasil Kongr

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Satu diantara Pengamat Politik Kalbar, Ireng Maulana. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Satu diantara Pengamat Politik Kalbar, Ireng Maulana, MA menilai konflik yang terjadi pada Partai Demokrat merupakan pertarungan elit dalam pusaran politik kekuasaan.

Menurutnya, kejadian ini merupakan pertarungan kedua kubu mempertahankan eksistensi pengaruh politiknya.

Masyarakat, dikatakan dia tidak akan diuntungkan, sehingga tidak perlu iba.

Berikut penuturannya.

Dari berbagai saluran informasi kita mendapati kabar telah terjadi konflik perebutan kepemimpinan di dalam partai politik (parpol) tanah air, misalkan kisruh di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antara kubu Suryadharma Ali yang berseteru dengan Kubu Romahurmuziy pada 2014.

Selanjutnya pada 2015, Golongan Karya (Golkar) juga sempat terpecah menjadi dua kubu yakni Aburizal Bakrie hasil Munas Bali dan Agung Laksono hasil Munas Jakarta.

Kemelut internal juga meruncing di Partai Amanat Nasional (PAN) ketika pendiri PAN Amien Rais meminta pemerintah tidak mengesahkan DPP PAN hasil Kongres V yang memenangkan besannya sendiri, Zulkifli Hasan pada 2020.

Baca juga: Kesaksian Ketua DPC Ditawari Uang Muka Rp 30 Juta untuk Ikut KLB Partai Demokrat di Deli Serdang

Tidak berhenti sampai disitu, dinamika dualisme kepengurusan juga terjadi di Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pada 2018 antara Kubu Oesman Sapta Odang (OSO) berhadapan dengan kelompok Wiranto.

Di 2020, Partai Berkarya juga menghadapi kemelut perpecahan setelah terjadi perebutan kepengurusan antara Pendiri Berkarya Tommy Soeharto versus Muchdi Pr.

Walaupun kisruh perpecahan di parpol dapat berakhir dengan komprominya masing-masing, namun satu yang pasti adalah peristiwa politik tersebut tidak memberikan kontribusi kebaikan apapun bagi hak publik karena kita tahu perebutan kepengurusan parpol bukan untuk membela kepentingan masyarakat manapun melainkan sekedar moves untuk mempercepat lahirnya akses baru kepada jalan kekuasaan.

Halaman
123
Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved