Kebijakan AHY Dinilai Rugikan Banyak Kader Daerah Alasan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat Digelar?

AHY dianggap tak mampu melakukan introspeksi diri atas kebijakannya yang merugikan banyak kader di daerah.

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Ilustrasi - Kebijakan AHY Dinilai Rugikan Banyak Kader Daerah Alasan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat Digelar. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kisruh Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat terjadi karena kepemimpinan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

KLB dilaksanakan atas semangat dan harapan Demokrat dipimpin Ketua Umum yang kompeten, terbuka, egaliter dan tidak semena-mena.

AHY dianggap tak mampu melakukan introspeksi diri atas kebijakannya yang merugikan banyak kader di daerah.

"Iuran wajib tiap bulan ke DPP dan setoran mahar pilkada tanpa feedback ke daerah kembali adalah sesuatu yang dzalim," kata Eks Kader Partai Demokrat Darmizal.

Baca juga: Klaim Pendiri Partai Demokrat KLB Partai Demokrat Dihadiri 1.500 Kader dan 387 DPC Partai Demokrat

Eks Kader Partai Demokrat Darmizal mengungkapkan, Kongres Luar Biasa ( KLB) Partai Demokrat akan berlangsung pada Jumat 5 Maret 2021 ini.

Darmizal mengklaim, sebagian besar Ketua DPD dan Ketua DPC sudah menyampaikan kesediaannya untuk hadir dalam KLB.

"Pendiri Partai, Ketua DPD dan DPC, Pimpinan Organisasi Sayap, seperti AMD, KMD, BMD dan GMD beserta pengurus di seluruh Tanah air, sudah konfirmasi datang (ke KLB)," kata Darmizal dalam keterangannya, Kamis 4 Maret 2021 malam.

Menurutnya, KLB dilaksanakan atas semangat dan harapan Demokrat dipimpin Ketua Umum yang kompeten, terbuka, egaliter dan tidak semena-mena.

Darmizal menyinggung langkah DPP Demokrat pimpinan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dinilainya sudah sangat terlambat dalam melakukan upaya pendekatan kepada DPD dan DPC.

Dia menganggap, tindakan tersebut sebagai upaya yang sia-sia.

"KLB sudah di depan pintu. Nasi sudah jadi bubur. Mereka tidak perlu menyesalinya," jelasnya.

Darmizal juga mengungkit kembali tindakan AHY yang dinilainya sembrono saat menuduh adanya kudeta di tubuh partai Demokrat.

Dia justru menganggap AHY tak mampu melakukan introspeksi diri atas kebijakannya yang merugikan banyak kader di daerah.

"Iuran wajib tiap bulan ke DPP dan setoran mahar pilkada tanpa feedback ke daerah kembali adalah sesuatu yang dzalim," tuturnya.

Mantan politikus Partai Demokrat itu meyakini KLB adalah jalan dan kesempatan terbaik bagi semua kader Demokrat untuk menyelamatkan partai.

Halaman
1234
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved