Breaking News:

Pemprov Kalbar Didemo Lantaran Dinilai Tak Serius Tangani Karhutla

Terkait aksi para aktivis Solmadapar tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalbar Adiyani yang menemui para peserta aksi meklaim bahwa

TRIBUNPONTIANAK/FERRYANTO
Sejumlah aktivis dari Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (SOLMADAPAR) Kalimantan Barat menggelar aksi demonstrasi di kantor Gubernur Kalbar menuntut Pemprov serius tangani Karhutla di Kalbar, Rabu 24 Februari 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kebakaran lahan beberapa waktu terakhir kembali melanda Kalimantan Barat (Kalbar) yang menimbulkan bencana kabut asap terjadi lagi.

Atas hal tesebut, Sejumlah aktivis dari Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (SOLMADAPAR) Kalbar menggelar aksi demonstrasi di kantor Gubernur Kalbar, Rabu 24 Februari 2021.

Timbulnya lagi kebakaran lahan dan bencana kabut asap di 2021 ini dinilai Solmadapar merupakan bukti Pemerintah tidak memilki solusi konkrit dalam menangani kebakaran lahan.

Terkait aksi para aktivis Solmadapar tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalbar Adiyani yang menemui para peserta aksi meklaim bahwa pemerintah Provinsi Kalbar sudah berupaya untuk mencegah kebakaran lahan di Kalbar.

"Upaya ini sudah kita lakukan, pertama sudah ada pertemuan ditingkat nasional, antara presiden, beberapa menteri yang menangani kebakaran hutan dan lahan bersama gubernur, terkait bagaimana evaluasi penanganan kebakaran agar tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia,"ujarnya.

Baca juga: Kabut Asap Jadi Agenda Tahunan, Solmadapar Nilai Pemerintah Tak Serius

Saat ini kebakaran lahan di Kalbar sudah terjadi lagi, oleh sebab itu ia mengatakan status siaga Karhutla pun sudah ditetapkan di Kalbar, dan akan dilakukan Pemadaman api dilokasi lahan yang terbakar.

Kemudian, terkait lahan yang berpotensi terbakar akan dilakukan evaluasi dan sosialisasi terhadap masyarakat.

Terkait luasan lahan yang sudah terbakar pada awal 2021 ini dikatakannya masih dilakukan pendataan.

"Kita sedang melakukan pemetaan, ini lahan siapa nantinya akan kita berikan sanksi,"katanya.

Ia menjelaskan, beberapa tahun belakangan sudah ada 20 perusahaan di Kalbar yang sudah mendapat sanksi administrasi dari Gubernur, lalu 5 perusahaan yang mendapat sanksi pidana dari penegak hukum. (*)

Penulis: Ferryanto
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved