Breaking News:

Kabut Asap Jadi Agenda Tahunan, Solmadapar Nilai Pemerintah Tak Serius

Empat, Pemprov Kalbar wajib memberikan pertimbangan kepada pemerintah pusat atau kementrian sebelum izin HGU dikeluarkan oleh pihak terkait.

TRIBUNPONTIANAK/FERRYANTO
Aksi Demonstrasi Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (SOLMADAPAR) di kantor Gubernur Kalbar menuntut Gubernur Tuntaskan Penanganan Karhutla, Rabu 24 Februari 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali melanda Kalimantan Barat di awal tahun 2021, dan hingga kini, titik api masih terlihat di beberapa daerah di Kalbar

Atas hal tesebut, Sejumlah aktivis dari Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (SOLMADAPAR) menggelar aksi demonstrasi di kantor Gubernur Kalbar, Rabu 24 Februari 2021.

Pada aksi ini Kali ini, Solmadapar menuntut Solusi Konkrit Gubernur Kalbar dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Kalbar.

Dua, menuntut Gubernur Kalbar membentuk tim Satgas pencegahan dan pengawasan yang mampu untuk menganalisir kenakalan - kenakalan perusahaan.

Tiga, mencabut izin perusahaan yang tidak mematuhi aturan serta melengkapi sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan undangan.

Empat, Pemprov Kalbar wajib memberikan pertimbangan kepada pemerintah pusat atau kementrian sebelum izin HGU dikeluarkan oleh pihak terkait.

Baca juga: BPBD Sebut Ada 4 Aspek Pencegahan dan Pengendalian Karhutla di Kabupaten Sekadau

Lima, Pemprov wajib mendata dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak memiliki kesiapan dalam mengatasi Karhutla.

Angga Marta, Anggota Solmadapar mengatakan bencana kabut asap di Kalbar sudah menjadi bencana musiman, Kalbar merupakan langganan kabut asap akibat kebakaran lahan yang tak terkendali dan selalu terjadi.

Aksi Demonstrasi Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (SOLMADAPAR) di kantor Gubernur Kalbar menuntut Gubernur Tuntaskan Penanganan Karhutla, Rabu 24 Februari 2021.
Aksi Demonstrasi Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (SOLMADAPAR) di kantor Gubernur Kalbar menuntut Gubernur Tuntaskan Penanganan Karhutla, Rabu 24 Februari 2021. (TRIBUNPONTIANAK/FERRYANTO)

"Kalbar sudah menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar di Indonesia, dan ini tidak pernah ada solusi yang konkrit untuk mencegah hal ini terjadi,"ujarnya.

Awal tahun 2021, dari data yang diterimanya sudah lebih 170 titik api tersebar diberbagai wilayah Kalbar, pada aksi ini pihaknya pun menuntut agar Pemprov Dapat memastikan bahwa titik itu tidak akan bertambah dalam beberapa hari kedepan.

Baca juga: Kebakaran Lahan, Gubernur Sutarmidji Minta BPN Jangan Kerja Lama

Selain itu pihaknya menginginkan Pemerintah Provinsi Kalbar dapat memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang lahannya terbakar dengan mancabut izin usahanya, bukan hanya menyalahkan masyarakat.

Ia menilai, Tidak adanya sanksi tegas kepada perusahaan yang lahannya terbakar merupakan bukti bahwa Pemprov Kalbar tidak serius dalam menangani Karhutla.

"Kebanyakan hari ini yang melakukan kenakalan pembakaran lahan itu dari pihak perusahaan, dan yang menjadi korban itu masyarakat, tapi yang selalu disalahkan itu masyarakat,"tegas Angga. (*)

Penulis: Ferryanto
Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved