Breaking News:

Kebakaran Lahan, Gubernur Sutarmidji Minta BPN Jangan Kerja Lama

pihaknya sudah meminta lahan terbakar dilakukan penelitian di BPN dan Sutarmidji meminta kepada BPN harus koorporatif dalam artian jangan Kerja lama

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANGGITA PUTRI
Gubernur Sutarmidji saat memberi sambutan pada acara Kongres IKA PTK Tahun 2021 di Hotel IBIS Pontianak, Sabtu 6 Februari 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji menegaskan kepada siapa saja yang membakar lahan agar ditindak tegas sesuai pedundang-undang yang berlaku.

Hal tersebut, dikatakan Sutarmidji, lantaran menyusul beberapa hari ini di beberapa Kabupaten/Kota di Kalbar kabut asap mulai menebal yang disebabkan oleh pembakaran lahan.

"Karena pembakaran disekitar Kota Pontianak harusnya saya bilang tangkap saja pelakunya, tanahnya langsung didalam pengawasan pemerintah Kota, Kubu Raya juga, harus tegas," ungkapnya.

Ia menilai, pembakaran lahan dilakukan, bisa saja untuk pembangunan perumahan dan pertanian dan lainnya.

Baca juga: Presiden Ancam Copot Pejabat Gagal Tangani Karhutla, Polda Kalbar Komit Bekerja Serius dan Maksimal

Namun menurut Sutarmidji, hal tersebut tidak bisa menjadi alasan untuk melakukan pembakaran lahan.

Sebagaimana sudah tertuang dalam peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Dalam Pergub itu, sudah tertuang pada Bab III pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan pasal 5 ayat (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang membakar hutan dan/atau lahan.

Dalam Pergub pada Bab VIII pun dijelaskannya tentang sanksi administrasi, bagi siapa saja yang melanggar Pergub itu akan dikenakan sanksi mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha dan penghentian konsesi sampai lima tahun, serta bagi pelaku usaha dibebankan biaya pemadaman api.

"Pastikan lahannya disita, untuk lima tahun tak bisa digunakan. Kemudian pembakarnya kalau ada ketahuan langsung proses pidana dan denda. Kemudian kalau itu punya kooporet perusahaan, biaya pemadaman api tagih ke dia (perusahaan)," tegas Sutarmidji.

Kendati demikian, Sutarmidji mengatakan, bahwa pihaknya sudah meminta lahan yang terbakar dilakukan penelitian di BPN dan Sutarmidji pun meminta kepada BPN harus kooperatif atau dalam artian jangan kerja lama.

Karena ia menilai, bahwa BPN lah yang mengeluarkan sertifikat tanah dan tentu BPN juga yang memiliki data.

"Saya mau semua tempat yang terbakar pasang plang tanah dalam pengawasan pemerintah, jangan ada kongkalikong. Kalau saya waktu Wali Kota tak ada kongkalikong, makanya yang lalu hampir tak ada api, kok sekarang itu yang paling bayak itu di Kota dan Kubu Raya, Mempawah," pungkasnya. (*)

Penulis: Muhammad Rokib
Editor: Try Juliansyah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved