Sudah Melakukan Survei, Ketua PGRI Kalbar Samion Sebut Belajar Daring Belum Efektif

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sudah memasuki tahun kedua masa pandemi covid-19 masih belum berakhir, hingga menjadikan berbagai tatanan kehidupan salah satunya adalah dunia Pendidikan yang sangat terganggu.

Akibat pandemi covid-19 ini, proses belajar mengajar terpaksa dilakukan secara daring, lantaran dikawatirkan akan ada Kluster baru jika belajar tatap muka dilakukan.

Ketua PGRI Provinsi Kalbar, Prof.Dr. H.Samion HAR, M.Pd menyampaikan, beberapa bulan yang lalu PB PGRI sudah pernah melakukan survei terhadap pelaksanaan belajar daring.

Ia menerangkan dari hasil survei kesimpulan secara umum, bahwa belajar secara daring masih belum efektif. Lantaran beberapa faktor mengingat kondisi sarana prasarana, termasuk infrastruktur perangkat telekomunikasi di setiap sekolah atau daerah dan kondisi ekonomi orang tua belum sepenuhnya mendukung.

• Guru di Pontianak Akui Ada Beberapa Hambatan Saat Belajar Online

"Kalau kita mengacu kondisi dan geografis wilayah di Indonesia termasuk Kalbar dan termasuk Pontianak sampai hari ini pembelajaran itu hanya efektif apabila dilakukan dengan tatap muka. Untuk itu, maka pemerintah perlu memetakan daerah-daerah mana saja yang harus melalui pembelajaran daring dan daerah mana saja yang harus belajar tatap muka," ungkapnya.

Menurutnya, belajar daring belum efektif, karena budaya kita masih belum adaftif, dan yang paling penting untuk diketahui, lanjutnya, bahwa ada tiga ranah tujuan pembelajaran yang harus dicapai.

"Pertama ranah kognitif (pengetahuan), ranah psikomotor (keterampilan), dan ranah afektif (sikap/moral). Pembelajaran daring hanya baru bisa menyentuh pengetahuan sementara keterampilan terlebih sikap atau moral sepertinya masih sangat sulit untuk diwujudkan atau tercapai," bebernya.

• Nilai Belajar Online Kurang Efektif, Bebby Minta Belajar Tatap Muka Diawasi Dengan Ketat

Artinya bahwa sistem zona kesehatan yang ditetapkan oleh gugus tugas covid 19 tersebut. Menurutnya tidak bisa digeneralisasi pemberlakuannya.

"Contoh di Kalbar oleh tim gugus tugas terhadap salah satu Kabupaten yang ditetapkan zona kuning atau merah, sementara Kabupaten tersebut terdiri dari belasan Kecamatan bahkan Kabupaten Kapuas Hulu terdiri 23 Kecamatan. Menurut saya tidak semua kecamatan tersebut masuk dalam zona yang sama denyan kabupaten tersebut pasti ada kecamatan yang zona aman, nah yang zona aman inilah dapat dilakukan pembelajaran tatap muka," pungkasnya.

Semua itu, menurutnya terpulang kepada keputusan pemerintah. Jika kondisinya belum memungkinkan dan pemerintah memutuskan belajar tetap dilaksanakan secara daring. Tentu semua pihak harus mematuhinya karena keselamatan dan kesehatan siswa dan tenaga kependidikan harus menjadi prioritas.

"Namun sebaliknya apabila ada kelonggaran atau pemerintah memberikan setiap daerah untuk membuka kesempatan belajar tatap muka terutama daerah-daerah yang memungkinkan menurut saya hal ini perlu dilakukan oleh pemerintah daerah yang berngsngkutan dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan," pungkasnya. (*)