Breaking News:

Pemprov Kalbar Rekrut 1.038 Guru PPPK, Sutarmidji: Silakan Persiapkan Diri Bagi Yang Berminat

Ia menegaskan bagi siapapun yang ingin mendaftar jangan percaya dengan orang yang menawarkan jasa dengan menjanjikan bisa meluluskan.

Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK/ANGGITA PUTRI
Gubernur Sutarmidji saat diwawancarai awak media di depan Ruangan Balai Petitih Kabtor Gubernur Kalbar, Senin 4 Januari 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK  - Tahun ini akan ada pembukaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan kuota guru yang telah disiapkan sebanyak 1.038 orang untuk Provinsi Kalbar tahun 2021. Hal ini disampaikan langsung Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji.

Dijelaskan Sutarmidji, dari kuota yang telah disiapkan untuk guru sebanyak 1.038 terdiri dari guru umum sebanyak 1.000 orang, dan 38 orang untuk guru agama.

Sedangkan PPPK kuota diluar guru telah disiapkan sebanyak 118 orang yakni untuk kesehatan 66 orang dan teknis 52 orang.

Dijelaskan bahwa berdasarkan hasil verifikasi guru honor dan kontrak dalam berbagai sumber pembayaran honor di Kalbar sebanyak 3.049 orang yang tersebar di seluruh wilayah di Kalbar.

“Silakan persiapkan diri bagi yang berminat. Jangan percaya dengan siapapun yang menjanjikan bisa meluluskan. Karena nilai tes anda bisa terpantau langsung begitu anda selesaikan mengisi soal, bahkan anda sedang mengerjakan soalpun bisa dilihat pergerakan nilai CAT anda,” ujar Sutarmidji.

Baca juga: Kadisdik Kalbar Harap Semua Guru Honorer di Kalbar Persiapkan Pendaftaran PPPK Tahun ini

Ia menegaskan bagi siapapun yang ingin mendaftar jangan percaya dengan orang yang menawarkan jasa dengan menjanjikan bisa meluluskan. Dikatakannya rencana penerimaan PPPK akan dilakukan hingga 2025.

“PPPK itu hak mereka sebagai pegawai sama saja dengan PNS, hanya yang tidak ada itu untuk hak pensiunnya. Jadi itu saja yang membedakannya. Namun untuk sehari-hari jadi pegawai biasa dan bisa punya jabatan. Jadi jangan dianggap gimana-gimana,” jelas Sutarmidji.

Ia mengatakan seperti guru nantinya juga akan mempunyai tunjangan fungsional yang sudah dimasukkan ke asuransi tinggal bagaimana memanage penghasilannya saja.

“Jadi jangan bilang P3K beda. Dia juga terikat dengan aturan pemerintah. Gajinya dibayar APBN, dan tunjangan juga dibayar, serta semuanya ada, hanya tidak ada hak pensiun saja,” tegasnya.

Namun dikatakannya tidak tahu ke depan bagaimana, kalau negara makin kaya bisa jadi akan diberikan hak pensiun.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved