Pembangunan Kawasan Waterfront, Bupati Jarot: Mengubah Mindset yang Paling Sulit

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,SINTANG - Rencana Pemkab Sintang membangun kawasan Waterfront akan dihadapkan dengan persoalan sulit. Apalagi mengubah kawasan padat penduduk, seperti di komplek pasar sungai durian.

Pemerintah akan dihadapkan dengan pemilik ruko, lanting, dan pedagang kaki lima.

"Kegiatan ini akan mengubah mindset orang sintang, ini yang paling sulit," kata Bupati Sintang, Jarot Winarno.

"Bagaimana sungai itu bebas lanting, kecuali yang kita desain untuk ploting restoran apung. Bagaimana ruang jalan dan bahu jalan bersih, ndak ada PKL. Itu sulit ndak gampang, kemudian lagi, ada beberapa aspek lainnya," jelasnya. 

Baca juga: Tata Kawasan Kumuh Pemkab Sintang Bangun 3 Waterfront di Saka Tiga, Berikut Lokasi dan Gambarannya

Ada 3 waterfront yang akan dibangun.

Pertama di sungai durian, depan kantor bupati sintang dan depan keraton Al-Mukarramah.

Pembangunan tiga waterfront dilakukan secara bertahap, dimulai tahun 2021 sampai dengan 2024.

Pembangunan waterfront khusus di Sungai Durian, tidak hanya terfokus di bantaran sungai, atau jalan Brigjen Katamso saja.

Beberapa ruas jalan lain, seperti jalan DI.Panjaitan, Kolonel Sugiyono juga akan ditata sedemikian rupa.

“Coba bayangkan, jalan Brigjen Katamso, Panjaitan yang sekarang penuh, ketika nanti bahu jalan diperindah dan dibuat lorong, itu akan ada pengorbanan dari pemilik ruko. Sehingga masyarakat pun harus siap. Di  jalan panjaitan, ini paling repot, bahu jalan akan dihbungkan kiri dan kannya. Dibersihkan, jangakan PKL, ruko saja mereka ada canopy sudah sampai ke bahu jalan. Belum lagi akan dibuat koridor dari Pnajitan ke pantai,” beber Jarot.

Menurut Jarot, penataan kawasan dan pembangunan waterfront dibutuhkan pengorbanan dan keterlibatan banyak pihak.

Pemerintah juga kata dia, harus menyiapkan tim untuk sosialisasi.

Baca juga: Edi Kamtono Optimis Tutup Taman Cegah Penyebaran Covid-19 di Pontianak

"Pertama kita sabar, pelan-pelan kita ubah mindset ini, kemudian lagi pemerintah daerah harus siap menampilkan pembangunan berkeadilan. Kalau kita mau gusur PKL, paling tidak kita menyiapkan solusinya buat mereka. Kalau sudah terbangun ada disiapkan tempat untuk mereka untuk bisa mendapatkan kios misalnya," tuturnya.

"Kalau kita cuma ngusir, ndak kasih solusi sih bukan pemerintah namanya. Saya berpikir pekerjaan ini selain sosialisasi yang harus kuat karena mengubah maindset juga melibatkan seluruh lintas sektoral. Saya minta nanti tim terpadu kita buat, lalu sosialisasi disusun. Harus ada tim terpadu. Mengubah mindset itu tidak gampang," jelasnya. (*)