Breaking News:

Terus Evaluasi Kinerja OPD, Midji : Jangan Sampai ada Penyimpangan Penggunaan Anggaran 

Jangan sampai ada kegiatan-kegiatan mark up apalagi fiktif dalam belanja keuangan negara, ini yang tak boleh

HUMAS PEMPROV KALBAR
Gubernur Kalbar Sutarmidji saat menghadiri Acara Pencanangan Satgas Desa Tangkal Covid-19 dengan tema “Pahlawan Di Era Milenial adalah Pahlawan Yang Memutus Mata Rantai Covid-19" di Aula Kantor Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Senin (02/11/2020). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat , H Sutarmidji mengatakan jajaran Pemerintah Provinsi Kalbar harus betul-betul memperhatikan hal yang berkaitan dengan korupsi. 

“Jangan sampai ada kegiatan-kegiatan mark up apalagi fiktif dalam belanja keuangan negara, ini yang tak boleh,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Ia juga sudah mengingatkan dan  memastikan tidak pernah dan tidak akan pernah mentolerir sesuatu yang salah.

“Jangan sampai nanti, makanya ketika menyampaikan paparan rencana kerja anggaran masing-masing dinas, saya lihat pembelian ATK yang tidak rasional. Contoh misalnya kegiatan yang dengan laporannya 10 bundel, tapi beli kertasnya sampai puluhan rim. Padahal laporan itu paling hanya 20 halaman saja, tesis saja kadang cuma 100-200 halaman, “ ungkapnya.

Baca juga: Sutarmidji: Biaya Tertinggi Penanganan Pasien Covid-19 Rumah Sakit Swasta di Kalbar Rp 170 Juta

Ia mengatakan terkadang hal seperti itu dibilang hanya masalah kecil, tapi tidak rasional. Misalnya perjalanan dinas kenapa harus Gubernur yang tandatangan, sebab secara langsung dirinya  ingin melihat polanya.

“Kenapa ketika saya yang tandatangan perjalanan dinas, ada penghematan lebih dari Rp 100 miliar, dan sebelum saya tandatangan, jor-joran, setelah ada penghematan kenapa prestasi kerja lebih baik,” ujarnya. 

Hal itu dilihat dari nilai SAKIP, dan Nilai reformasi birokrasi, dan juga mendapatakan penghargaan layanan publik dan sebagainya, karena indikator kerja yang dilaksanakan sudah benar. 

Ia mengatakan manfaatkanlah uang yang terbatas itu dengan manfaat yang tidak terbatas untuk kepentingan masyarakat. 

“Saya sudah tekankan pada seluruh dinas, tahun 2022 anggaran untuk infrastruktur jalan itu minimal Rp 400 miliar, kalau perlu Rp 500-600 miliar, “ jelasnya. 

Ia mengatakan saat ini Pemprov masih menggenahkan  pusat-pusat pelayanan masyarakat seperti di  PTSP harus nyaman, pelayanan kepada pegawai kenaiakan pangkat dan sebagainya harus lebih transparan dan tidak boleh ketemu lagi, harus online.

Baca juga: Menjelang Libur Akhir Tahun, Sutarmidji Imbau Masyarakat Tetap Terapkan Protokol Kesehatan Covid-19

“Itu semua kita benahi, dalam masa covid-19 ini juga karena ada penambahan OPD, kita harus siapkan tempat kerja yang memenuhi standar covid-19. Jangan sampai seperti Dukcapil untuk rapat saja di koridor. Saya lihat itu prihatin sekali,” ujarnya

Dikatakannya kalau hal tersebut  dibiarkan saja maka pelayanan akan rusak, makanya ada anggaran untuk membangun kantor untuk kebutuhan. 

Ia menambahkan untuk manajemen aset juga penting untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi kepentingan masyarakat.

Seluruh OPD juga harus benar-benar melakukan supaya belanja yang rawan mark-up, fiktif diperhatikan.

"Mulailah dari hal yang kecil," imbuhnya. (*)

Penulis: Anggita Putri
Editor: Hamdan Darsani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved